Makna dan Peran Hari Santri di Indonesia

Foto: M. Rahul Gonzales

www.lpmalkalam.com- Hari Santri Nasional (HSN) merupakan peringatan untuk mengenang, menghargai, dan meneladani peran besar para kiai, ulama, dan santri dalam memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hari Santri diperingati setiap tanggal 22 Oktober dan memiliki makna penting bagi bangsa Indonesia, khususnya kalangan pesantren. Peringatan ini tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang jasa para pejuang agama dan bangsa, tetapi juga untuk memperkuat sikap saling menghormati, memperdalam ilmu agama, serta menjaga persatuan.

Di Indonesia, peringatan Hari Santri biasanya diisi dengan upacara, terutama di lingkungan pesantren. Berbagai perlombaan juga diselenggarakan untuk mempererat hubungan antarsantri sekaligus melestarikan tradisi keagamaan. Menurut saya, kegiatan tersebut tidak seharusnya hanya menjadi perayaan tahunan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menanamkan nilai-nilai perjuangan, kedisiplinan, dan kebersamaan.

Hari Santri berperan penting dalam menumbuhkan nilai religius dan nasionalisme. Kedua nilai tersebut seharusnya menjadi kekuatan untuk saling mendukung, bukan untuk merendahkan satu sama lain. Pada masa kini, perjuangan santri tidak hanya diwujudkan melalui perlawanan fisik, tetapi juga melalui upaya melawan kebodohan, menjaga moral, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi syariah.

Menurut saya, santri tidak hanya bertugas menjaga tradisi keagamaan dan mewarisi semangat perjuangan bangsa. Mereka juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi bagian dari perubahan dan kemajuan Indonesia. Dengan bekal ilmu agama, akhlak yang baik, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman, santri diharapkan mampu menghadirkan gagasan yang kreatif, inovatif, dan inspiratif demi kemajuan bangsa.

Di tengah dunia yang semakin kompetitif, santri perlu membuktikan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari pencapaian pribadi, tetapi juga dari manfaat yang diberikan kepada sesama. Ilmu yang disertai akhlak dan keikhlasan akan memberikan nilai lebih bagi kehidupan. Oleh karena itu, santri perlu menyeimbangkan penguasaan ilmu pengetahuan dengan pembentukan karakter yang baik.

Hari Santri bukan sekadar peringatan untuk mengenang sejarah, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen dalam menjaga agama, bangsa, dan nilai-nilai kemanusiaan. Semangat santri harus diwujudkan melalui tindakan nyata agar mereka mampu berkontribusi dalam membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

Penulis: Tanisha Nailah (Magang)

Editor: Zahratul

Di Balik Pemerintahan yang Tampak Aman, Tersembunyi Penderitaan Masyarakat

Foto: Pixels

www.lpmalkalam.com- Indonesia menghadapi persoalan lingkungan yang serius, salah satunya kebakaran hutan yang berkontribusi terhadap peningkatan emisi karbon dioksida dan menimbulkan berbagai dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Upaya penanganan yang dilakukan pemerintah dinilai masih perlu ditingkatkan agar lebih berkelanjutan dan memberikan hasil yang nyata. 

Dampak kebakaran hutan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat. Banyak petugas pemadam kebakaran yang mempertaruhkan nyawa saat menjalankan tugas. Anak-anak yang tinggal di sekitar kawasan terdampak harus menghirup asap yang dapat mengganggu kesehatan pernapasan. Sebagian masyarakat mengalami gangguan kesehatan, sedangkan kegiatan belajar mengajar di sejumlah wilayah terpaksa dihentikan sementara atau dialihkan ke pembelajaran daring.

Masalah lingkungan yang dianggap sepele dapat membawa dampak besar bagi masa depan bangsa. Kepentingan generasi muda seharusnya menjadi salah satu prioritas utama dalam setiap pengambilan kebijakan. Slogan Indonesia Emas 2045 yang menjadi harapan bagi terciptanya generasi unggul berisiko hanya menjadi wacana apabila pemerintah tidak serius menjamin kesehatan, pendidikan, dan kelestarian lingkungan. Generasi mendatang membutuhkan lingkungan yang sehat dan kesempatan untuk berkembang agar mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Tanpa upaya yang sungguh-sungguh, cita-cita tersebut akan semakin sulit diwujudkan.

Janji mengenai pembukaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus dibuktikan melalui kebijakan yang nyata. Visi dan misi pemerintah tidak seharusnya berhenti sebagai rangkaian kata dalam pidato atau dokumen perencanaan. Masyarakat membutuhkan kesempatan kerja yang layak, perlindungan sosial, serta kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat. Ketidaksesuaian antara janji dan pelaksanaan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pejabat publik juga perlu menunjukkan tanggung jawab dan komitmen dalam memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari janji, slogan, ataupun citra yang dibangun di hadapan publik. Keberhasilan sejati tercermin melalui tindakan nyata yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjamin keamanan, melindungi kesehatan, serta menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kepentingan rakyat harus menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan dan pelaksanaan program pemerintah.

Pemerintahan yang tampak aman dan terkendali tidak selalu mencerminkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Penderitaan rakyat dapat tersembunyi di balik citra positif yang ditampilkan apabila permasalahan mendasar tidak ditangani dengan serius. Cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud apabila pemerintah lebih mengutamakan pencitraan daripada tanggung jawab melindungi rakyat. Masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh megahnya janji yang disampaikan, melainkan oleh kepedulian, ketegasan dalam mengambil keputusan, dan konsistensi tindakan nyata demi kesejahteraan seluruh masyarakat.

Penulis: Daffa Alkausar

Editor: Redaksi

Jejak Kelabu Karhutla: Ribuan Hektare Hutan Musnah, Ekosistem Terancam Lumpuh

Foto: Pixels

www.lpmalkalam.com- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tak kunjung padam memusnahkan ribuan hektare kawasan hutan dan mengancam kelumpuhan ekosistem di Indonesia. Bencana ini tidak hanya menghancurkan vegetasi dan merusak kualitas udara, tetapi juga memicu krisis habitat yang mengancam keselamatan satwa langka.

Jejak kelabu kini menyelimuti hamparan hijau yang dulunya dipenuhi kehidupan. Akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tak kunjung padam, ribuan hektare hutan musnah dan berubah menjadi arang. Tidak hanya merenggut pepohonan tua, amukan si jago merah ini juga membuat ekosistem lokal terancam lumpuh total.

Bagi manusia, kawasan tersebut mungkin hanyalah sekumpulan pohon. Namun, bagi satwa liar, hutan adalah satu-satunya tempat tinggal mereka. Maraknya kebakaran hutan dan lahan membuat para penghuni hutan kehilangan habitat, mengalami krisis sumber makanan dan udara bersih, hingga terpisah dari keluarganya. Tidak sedikit pula satwa yang mati mengenaskan akibat terjebak dalam kobaran api.

Menurut penulis, Kebakaran hutan yang terus berulang di Tanah Air bukan lagi sekadar isu lingkungan di atas kertas, melainkan krisis moral yang kasatmata. Ira, seekor orangutan betina berusia 20 tahun, dievakuasi di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, dalam keadaan lemas akibat kekurangan makanan dan udara bersih setelah terjebak di hutan bekas kebakaran. Hal ini menjadi cermin retaknya cara kita memperlakukan alam dan para penghuninya.

Alam yang dahulu asri dengan udara segar serta panorama hijau kini berubah menjadi lautan api dan asap pekat. Bencana ini tidak hanya menghancurkan kehidupan flora dan fauna, tetapi juga mengancam kesehatan serta aktivitas masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Penulis: Keyla Afrida Rahmaissheina (Magang)

Editor: Redaksi

Pentingnya Penggunaan AI yang Bijak bagi Mahasiswa di Era Digital

Foto: Intan Sarifah

www.lpmalkalam.com- Di era digital, penggunaan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan sudah menjadi bagian dari kehidupan mahasiswa. AI sering dimanfaatkan untuk mencari informasi, memahami materi kuliah, hingga membantu menyelesaikan tugas. Menurut penulis, kehadiran AI merupakan kemudahan yang patut dimanfaatkan oleh mahasiswa. Namun, kemudahan tersebut jangan sampai membuat mahasiswa terlalu bergantung pada teknologi dan kehilangan kebiasaan berpikir secara mandiri.

Menurut penulis, AI seharusnya menjadi teman belajar, bukan sekadar alat untuk mendapatkan jawaban secara instan. Misalnya, ketika mahasiswa kesulitan memahami materi kuliah, AI dapat digunakan untuk menjelaskan konsep dengan bahasa yang lebih sederhana, memberikan contoh, atau membuat latihan soal. Dengan cara ini, mahasiswa dapat lebih mudah memahami materi dan mengetahui bagian yang belum dikuasai. Sebaliknya, jika mahasiswa hanya menyalin jawaban AI tanpa memahami isinya, tugas memang dapat selesai lebih cepat, tetapi pengetahuan yang seharusnya diperoleh selama proses belajar justru terabaikan.

Penulis berpandangan bahwa mahasiswa tetap perlu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan mandiri. Jawaban yang diberikan AI tidak selalu benar sehingga mahasiswa perlu memeriksa kembali informasi melalui sumber yang tepercaya. Penulis menilai bahwa proses mencari informasi, menganalisis masalah, dan menyusun pendapat sendiri merupakan bagian penting dari perkuliahan. Kemampuan tersebut tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada teknologi karena mahasiswa juga perlu memahami dan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya.

Hal ini juga berkaitan dengan persiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja. Menurut penulis, kemampuan menggunakan teknologi memang penting, tetapi kemampuan mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, dan bertanggung jawab tetap diperlukan. AI dapat membantu mempercepat pekerjaan, tetapi mahasiswa harus tetap mampu menentukan apakah informasi dan hasil yang diberikan AI sudah tepat untuk digunakan.

Pada akhirnya, penulis berpendapat bahwa mahasiswa tidak perlu menghindari AI, tetapi harus memahami batas penggunaannya. Gunakan AI untuk membantu memahami materi, mencari penjelasan tambahan, dan mengevaluasi hasil belajar, bukan untuk menggantikan seluruh proses berpikir. Bagi penulis, penggunaan AI yang bijak bukan tentang seberapa sering teknologi digunakan, melainkan bagaimana mahasiswa memanfaatkannya tanpa kehilangan kemampuan berpikir kritis, mandiri, dan bertanggung jawab.

Penulis: Magfirah (Magang)

Editor: Chalisa Najla Safira

Belajar dari Nala dan Orang Tuanya untuk Berhenti Menuntut Anak Langsung Pintar dengan Membangun Kecanduan Positif akan Ilmu

Foto: VisiNews

www.lpmalkalam.com- Konsistensi kecerdasan luar biasa Nala, seorang anak yang sejak usia 3 tahun hingga kini terus menginspirasi publik karena menguasai sains tingkat lanjut, merupakan bukti nyata keberhasilan pola asuh berbasis growth mindset tanpa tekanan.

 

Melalui berbagai wawancara publik, Nala menegaskan sebuah realitas penting, bahwa kecerdasannya bukan sekadar keajaiban genetik instan, melainkan hasil dari kedua orang tuanya. Kisah ini menjadi kritik tajam sekaligus tamparan bagi sistem pendidikan tradisional kita yang sering kali mereduksi arti "pintar" hanya sebatas angka di atas kertas.

Di tengah fenomena orang tua modern yang terjebak ambisi akademis sempit, seperti memaksa anak usia dini menghafal demi gengsi, orang tua Nala justru berfokus membangun kecanduan positif akan ilmu.

Berdasarkan diskusi mereka bersama Sabrina Anggraini di YouTube, rahasia utamanya terletak pada validasi, atau rasa ingin tahu anak. Ketika Nala tertarik pada konsep rumit di usia balita, orang tuanya tidak mendikte, melainkan memfasilitasi ruang eksplorasi dan memosisikan diri sebagai mitra belajar yang setara.

 

Pada akhirnya, apresiasi luas dari institusi medis seperti Mandaya Hospital Group membuktikan bahwa anak yang  dididik memahami konsep esensial memiliki daya adaptasi yang lebih unggul dibandingkan dengan sistem hafalan. Tugas orang tua adalah menjaga rasa ingin tahu anak melalui lingkungan keluarga yang suportif alih-alih menuntut hasil yang instan.

Penulis: Cut Saputri

Editor: Zahratul

Scroll Tanpa Henti: Hiburan atau Kebiasaan?

Foto: Pixabay

www.lpmalkalam.com- Sekarang ini, hampir setiap hari kita tidak lepas dari media sosial. Membuka HP awalnya hanya ingin melihat satu atau dua video, tetapi tanpa terasa sudah berjam-jam berlalu. Jempol terus menggeser layar dari satu video ke video lainnya. Kadang kita sendiri lupa sebenarnya tadi membuka media sosial untuk apa. Hal seperti ini mungkin terlihat sepele, tetapi kalau terus dilakukan, lama-lama bisa menjadi sebuah kebiasaan.

Media sosial memang menjadi salah satu hiburan yang paling mudah didapatkan. Saat sedang bosan, lelah setelah kuliah, atau hanya ingin mengisi waktu kosong, kita hanya perlu membuka TikTok, Instagram, YouTube, dan berbagai aplikasi lainnya. Ada banyak hal yang bisa ditemukan, mulai dari hiburan, informasi, sampai konten yang menambah pengetahuan. Karena itu, tidak salah jika media sosial digunakan sebagai hiburan.

Masalahnya muncul ketika “sebentar” berubah menjadi terlalu lama. Niatnya hanya scroll beberapa menit, tetapi akhirnya pekerjaan yang seharusnya dilakukan malah tertunda. Waktu untuk belajar, membaca, beristirahat, bahkan berbicara dengan orang di sekitar bisa ikut berkurang. Yang lebih sering terjadi, kita baru sadar sudah terlalu lama bermain HP setelah melihat waktu.

Kebiasaan scroll tanpa henti bukan sepenuhnya salah media sosial. Kita juga perlu belajar mengatur diri sendiri. Media sosial memang dirancang agar kita terus menemukan konten baru, tetapi keputusan untuk berhenti tetap ada pada diri kita. Jika setiap kali bosan langsung mengambil HP, lama-kelamaan kita bisa terbiasa mencari hiburan dari layar tanpa memikirkan apakah kita benar-benar membutuhkannya.

Bukan berarti kita harus meninggalkan media sosial sepenuhnya. Menggunakannya untuk hiburan tentu boleh, apalagi setelah menyelesaikan aktivitas yang penting. Namun, kita juga perlu tahu kapan waktunya berhenti. Jangan sampai waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat justru habis hanya karena satu video yang dilanjutkan dengan video lainnya.

Pada akhirnya, scroll bukanlah masalah selama kita masih bisa mengendalikannya. Hiburan tetap dibutuhkan, tetapi jangan sampai hiburan berubah menjadi kebiasaan yang menghabiskan waktu tanpa kita sadari. Mungkin mulai sekarang, sebelum membuka media sosial, kita bisa bertanya kepada diri sendiri: “Aku memang lagi butuh hiburan, atau hanya sedang mencari alasan untuk terus scroll?”

Penulis: Bellivia Al-Kamariana

Editor: Chalisa Najla Safira

Kuliah Itu Scam atau Investasi Masa Depan?

Foto: M. Rahul Gonzales

www.lpmalkalam.com- Buat apa kuliah? Capek, buang waktu, uang, tenaga hanya untuk mendengar dosen, mengerjakan tugas, dan presentasi. Setelah lulus pun belum tentu dapat pekerjaan.”

Pandangan seperti ini semakin sering terdengar, terlebih ketika masih banyak sarjana yang belum mendapatkan pekerjaan. Namun, apakah kuliah benar-benar hanya tentang ijazah dan pekerjaan?

Kuliah sejatinya bukan sekadar duduk di ruang kelas. Perguruan tinggi menjadi tempat seseorang belajar berpikir kritis, melihat persoalan dari berbagai sudut pandang, mengatur waktu, berdiskusi, menerima perbedaan pendapat, serta mencari solusi secara matang. Pengalaman berorganisasi, intra maupun ekstra kampus, juga mengajarkan kepemimpinan, komunikasi, tanggung jawab, dan membangun jejaring dengan berbagai kalangan.

Kuliah tidak menjamin seseorang langsung mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Gelar akademik bukan tiket otomatis menuju kesuksesan. Dunia kerja juga membutuhkan keterampilan, pengalaman, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar.

Karena itu, pertanyaannya bukan sekadar “apakah kuliah itu scam?” tetapi “untuk apa kita kuliah?” jika hanya mengejar ijazah, mungkin kuliah terasa seperti pemborosan. Tetapi, kalau dimanfaatkan untuk membentuk pola pikir, karakter, keterampilan, dan jaringan, kuliah merupakan investasi jangka panjang.

Pada akhirnya, pendidikan tidak hanya tentang mencari pekerjaan, tetapi tentang mempersiapkan diri agar mampu menghadapi kehidupan. Kuliah mungkin tidak menjamin kesuksesan, tetapi bagaimana seseorang menjalani proses di dalamnya dapat menentukan sejauh mana ia siap menciptakan peluang untuk masa depannya.

Penulis: Daffa Alkausar

Editor: Zahratul

Ketika Kota Berhenti Sekejap

Foto: Luthfiatil Syaqirah

www.lpmalkalam.com- Pagi hari di persimpangan kota sering terasa seperti adegan di mana waktu melambat. Lampu merah menjadi titik di mana laju kendaraan mesti terhenti, dan bagi banyak orang yang terburu-buru, berhenti itu terasa merugikan.

Di kota seperti Banda Aceh, ketika aktivitas berangkat kerja dan sekolah memuncak, jeda beberapa menit di tiap persimpangan cukup membuat sebagian masyarakat kehilangan kesabaran. Namun pandangan yang melihat lampu merah semata sebagai penghambat merupakan pemahaman yang dangkal. Sebenarnya, lampu lalu lintas memainkan peran fundamental dalam menjaga keselamatan dan ketertiban.

Pada pagi hari, persimpangan menyatukan beragam pengguna jalan seperti pejalan kaki, pelajar, pengendara sepeda motor, angkutan umum, dan mobil pribadi yang bergerak dalam ritme berbeda. Tanpa sinyal yang mengatur giliran, konflik antarpengguna akan meningkat dan kemungkinan kecelakaan menjadi jauh lebih besar.

Mengapa pelanggaran lampu merah masih kerap terjadi? Faktor utamanya adalah tekanan waktu dan kebiasaan berlalu lintas yang longgar terhadap aturan. Ketika seseorang dikejar waktu, dorongan untuk menerobos menjadi kuat, ketika banyak orang melakukan hal yang sama, perilaku itu terasa normal dan menular.

Akibatnya bukan hanya risiko tabrakan, insiden di persimpangan sering menimbulkan rantai kemacetan yang lebih panjang karena pengereman mendadak atau kecelakaan kecil yang menghambat arus. 

Siapa yang harus bertanggung jawab mengubah kondisi ini? Tanggung jawabnya menyebar, individu harus menerapkan disiplin diri, keluarga dan sekolah menanamkan kebiasaan tepat waktu, sementara pemerintah dan pengelola lalu lintas perlu memastikan peralatan sinyal bekerja optimal dan tata ulang waktu siklus lampu bila diperlukan. 

Kapan perubahan itu harus dimulai? Tidak perlu menunggu, perubahan harus dimulai dari kebiasaan sehari-hari sekarang juga, agar manfaatnya terasa segera. Bagaimana strategi praktis untuk mengurangi pelanggaran? Gabungan upaya yang saling mendukung paling efektif, penegakan hukum yang konsisten untuk efek jera, kampanye edukasi publik yang menekankan bahaya dan konsekuensi, serta perbaikan desain persimpangan dan manajemen lalu lintas untuk membuat kepatuhan lebih mudah. 

Selain itu, mengubah perilaku individu misalnya berangkat sedikit lebih awal merupakan langkah sederhana namun ampuh. Di manakah dampak positif akan terasa paling nyata? Di ruas-ruas utama yang padat pada jam sibuk. Di sana, sedikit peningkatan kepatuhan terhadap lampu merah dapat menurunkan insiden, meminimalkan hambatan mendadak, dan membuat arus lalu lintas lebih lancar serta lebih dapat diprediksi.

Singkatnya, lampu merah pagi bukan sekadar jeda yang mengganggu rutinitas; ia adalah mekanisme keselamatan yang menjaga hak dan nyawa setiap pengguna jalan. Mengubah cara pandang terhadapnya dari penghalang menjadi instrumen keteraturan memerlukan kontribusi semua pihak. Dengan disiplin kolektif dan kebijakan yang tepat, berhenti sejenak di persimpangan akan berbuah pada ketertiban dan keselamatan yang lebih luas.

Penulis: Luthfiatil Syaqirah

Editor: Chalisa Najla Safira

Kita Merekam, tetapi Lupa Menolong

Foto: Pixels

www.lpmalkalam.com- Ada pemandangan yang semakin mudah ditemukan di tengah kehidupan digital. Saat terjadi keributan, kecelakaan, atau tindak kekerasan di tempat umum, ponsel segera terangkat. Orang-orang langsung berkumpul, kamera diarahkan, dan kejadian yang seharusnya mengundang pertolongan justru berubah menjadi tontonan.

Menurut pendapat penulis, keadaan ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu berjalan seiring dengan meningkatnya kepedulian manusia. Kita semakin mudah mendapatkan informasi, tetapi juga semakin mudah menjadi penonton dari penderitaan orang lain. Masalahnya bukan terletak pada kamera, melainkan pada pilihan kita ketika menggunakannya. Saat melihat seseorang menjadi korban kekerasan, apakah hal pertama yang kita pikirkan adalah merekam atau mencari bantuan?

Sebuah rekaman terkadang memang diperlukan sebagai bukti. Namun, masalah muncul ketika rekaman tersebut disebarluaskan tanpa mempertimbangkan kondisi korban atau bahkan dijadikan bahan hiburan. Kita sering lupa bahwa rekaman yang hanya berlangsung beberapa menit bagi penonton dapat menjadi pengalaman traumatis bagi korban.

Yang lebih dikhawatirkan adalah respons setelah video tersebar. Kolom komentar sering menjadi ruang penghakiman. Korban disalahkan, pelaku dijadikan bahan lelucon, dan penonton berlomba-lomba memberikan pendapat hanya berdasarkan potongan video yang belum tentu menggambarkan keseluruhan kejadian.

Kebiasaan ini perlu dihentikan. Kita terlalu terbiasa mengabadikan setiap kejadian sampai lupa bahwa tidak semua hal layak dijadikan tontonan. Ketika seseorang sedang terluka atau ketakutan, yang dibutuhkan bukan banyaknya penonton, melainkan pertolongan.

Dalam situasi yang cukup berbahaya, keselamatan diri tetap menjadi pertimbangan utama. Sebagai penonton, kita juga memiliki tanggung jawab atas apa yang kita lakukan setelah melihat sebuah kejadian. Tidak semua hal harus direkam, dikomentari, dan disebarluaskan.

Teknologi seharusnya membantu manusia menjadi lebih peduli, bukan membuat kita terbiasa melihat penderitaan sebagai hiburan. Setiap tindakan kita di ruang digital turut menentukan hal-hal yang seharusnya mendapatkan perhatian.

Saat kekerasan terjadi di depan mata, merekam bukan satu-satunya pilihan karena kita masih bisa memilih untuk peduli.

Penulis: Julia Sabela

Editor: Redaksi

Dari Sudut Air Terjun Blang Kolam yang Kumuh

Foto: Daffa Alkausar

www.lpmalkalam.com- Air Terjun Blang Kolam dikenal sebagai salah satu objek wisata alam yang memiliki keindahan dan suasana yang masih alami. Namun, kini keindahan tersebut mulai terganggu oleh tumpukan sampah yang ditinggalkan pengunjung, mulai dari sisa makanan hingga sampah plastik yang sulit terurai.

Tidak adanya petugas khusus untuk membersihkan kawasan tersebut membuat sampah semakin menumpuk. Seorang tukang parkir di lokasi mengatakan bahwa sampah biasanya akan terbawa arus ketika hujan turun dan debit air meningkat. Namun, membiarkan sampah terbawa arus bukanlah solusi karena dapat mencemari aliran sungai serta berdampak pada lingkungan dan masyarakat sekitar.

Persoalan ini seharusnya menjadi perhatian bersama. Pemerintah perlu meningkatkan pengelolaan kebersihan kawasan wisata, sementara pengunjung harus memiliki kesadaran untuk membawa kembali sampah mereka atau membuangnya pada tempat yang telah disediakan.

Air Terjun Blang Kolam bukan sekadar air yang jatuh dari ketinggian, tetapi juga bagian dari keindahan alam yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Jika tidak dijaga, keindahan yang diwariskan kepada generasi berikutnya mungkin hanya akan tinggal cerita.

Penulis: Daffa Alkausar

Editor: Redaksi

Ketika Pertalite di Ketol Nyaris Seharga Pertamax, Siapa yang Diuntungkan?

Foto: Pixabay

www.lpmalkalam.com- Perkembangan zaman membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Mulai dari akses transportasi yang semakin lancar, distribusi barang yang berjalan lebih cepat, hingga kendaraan bermotor yang kini menjadi salah satu sarana utama mobilitas masyarakat.

Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul persoalan sosial yang nyata, yaitu melambungnya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tingkat eceran. Kestabilan harga resmi yang ditetapkan pemerintah ternyata belum diiringi dengan pemerataan ketersediaan pasokan hingga ke pelosok desa.

Fenomena ini dapat dilihat secara langsung di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Di wilayah tersebut, harga Pertalite eceran sudah jauh dari harga normal akibat kelangkaan yang kerap terjadi. Warga terpaksa merogoh kocek hingga Rp15.000 per liter, angka yang hampir setara dengan harga Pertamax. Padahal, bagi masyarakat yang setiap hari mengandalkan sepeda motor untuk bekerja atau mengangkut hasil kebun, selisih harga tersebut tentu sangat membebani pengeluaran.

Kondisi yang menyulitkan masyarakat ini sering kali dibiarkan tanpa adanya solusi cepat. Seolah-olah, beban ekonomi yang harus ditanggung masyarakat kecil bukan menjadi persoalan yang mendesak. Dari sini terlihat bahwa niat pemerintah dalam memberikan subsidi dapat kehilangan manfaatnya di tengah perjalanan akibat rantai distribusi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Situasi ini tentu memprihatinkan. Kebijakan subsidi memang telah ditetapkan secara nasional, tetapi pengawasan di tingkat daerah masih perlu diperkuat. Jika dipikirkan kembali, apakah kebijakan yang ada benar-benar telah membantu masyarakat kecil atau justru membuat mereka semakin terjepit?

Pemerataan hak seharusnya menjadi perhatian utama, bukan hanya bagi masyarakat yang tinggal di kota-kota besar, tetapi juga bagi mereka yang berada di daerah terpencil. Jika pasokan BBM di daerah pelosok sering mengalami hambatan, pihak berwenang seharusnya lebih tegas dalam mengawasi jalur distribusinya agar tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.

Membiarkan harga BBM bersubsidi melonjak di tingkat eceran demi keuntungan sepihak merupakan persoalan yang tidak boleh dianggap biasa. Kondisi ini menjadi bukti bahwa lemahnya pengawasan dapat membuat masyarakat di pelosok harus menanggung beban ekonomi yang lebih berat.

Subsidi seharusnya menjadi penopang untuk meringankan kehidupan masyarakat secara adil, bukan berubah menjadi komoditas yang sulit diperoleh oleh masyarakat di tingkat akar rumput.

Jangan sampai ketimpangan distribusi membuat keadilan sosial hanya menjadi slogan kosong. Sebab, keberhasilan subsidi tidak semata-mata diukur dari baiknya angka yang tercatat di atas kertas, tetapi juga dari seberapa mudah masyarakat di pelosok dapat merasakan manfaatnya secara nyata.

Penulis: Ilham Dwi Temasmiwa

Editor: Redaksi

Jirani Coffee House: Antara Rasa, Suasana, dan Kenyamanan

Foto: Pixels

www.lpmalkalam.com- Aroma kopi segar menyambut begitu pintu terbuka. Dinding bata, rak kayu penuh cangkir unik, dan lampu hangat menciptakan suasana yang tenang dan akrab. Papan menu tulisan tangan di tengah dinding menjadi jendela keramahan tempat ini.

 

Saat secangkir kopi hangat tersaji, manis karamel, lembut susu, dan rasa kopi yang berkarakter setiap tegukan terasa seperti pelukan yang melepas lelah. Suara mesin kopi, tawa pelan, dan obrolan hangat menyatu menjadi irama damai, jauh dari kebisingan luar.

 

Di sini, rasa bukan sekadar enak. Suasananya menenangkan, kenyamanan terasa seperti di rumah sendiri. Jirani Coffee House bukan sekadar kedai kopi, tetapi juga ruang untuk beristirahat, bernapas, dan menikmati momen sederhana yang penuh kedamaian.

 

Penulis: Iftal Ghifari

Editor: Chalisa Najla Safira

Tak Kenal, Maka Tak Kimpul?

Foto: Pixabay

www.lpmalkalam.com- Di tengah arus masyarakat Indonesia yang sedang sibuk mencari makanan hits di kafe-kafe ternama, muncul makanan yang bernama kimpul. Menurut Wikipedia, kimpul adalah tanaman yang termasuk dalam suku talas-talasan (Araceae) dengan bentuk pati dan dapat dikonsumsi.

Kimpul awalnya diperkenalkan akun Black Sheep di aplikasi TikTok dengan konten-kontennya yang berisi makanan ketahanan pangan berbasis umbi-umbian seperti kimpul, growol, gembolo, gembili, tiwul, dan tempe benguk. 

Rasanya yang hampir menyerupai kentang membuat beberapa influencer mencoba membuat makanan yang berbahan dasar kimpul. Beberapa makanan yang berhasil dimodifikasi dengan kimpul misalnya kimpuljeon, dumpling kimpul, kimpul chewy cookie, sushi kimpul, dan mango sticky kimpul.

Sebagai warga Indonesia kita patut bangga dengan salah satu bahan makanan ini dan harus melestarikannya. Karena kimpul tersebut, selain harganya yang terjangkau juga termasuk mudah untuk dibudidayakan atau ditemukan di pasar tradisional. Menuju 81 tahun kemerdekaan Indonesia, selamat mencoba kimpul. 

Penulis: Zahratul

Editor: Chalisa Najla Safira

Fenomena Feodalisme Ketika Memperingati Kemerdekaan

Foto: Pixels

www.lpmalkalam.com- Teman-teman sadar tidak bahwa ada budaya yang masih dicerca hingga sekarang, namun tanpa disadari masih lekat dilakukan? Budaya itu adalah feodalisme. Feodalisme sering dibahas terjadi di lingkungan pesantren dan akademik, namun yang jarang kita sadari, padahal tampak jelas dan mudah dilihat, justru terjadi pada pelaksanaan Upacara Peringatan Kemerdekaan Indonesia.

Ketika upacara tersebut dilaksanakan, ada segelintir orang yang ditempatkan di bawah tenda teduh yang dihias sedemikian rupa. Namun di sisi lain, ada yang harus berpanas-panasan di bawah terik matahari demi menunjukkan nasionalisme.

Orang-orang di bawah tenda itu biasanya dipilih untuk mengurus kepentingan masyarakat, namun pada saat yang sama mereka justru melakukan feodalisme, bahkan di hari kemerdekaan itu sendiri. Mereka memosisikan diri seakan memiliki status hierarki yang lebih tinggi dari mereka yang berdiri di bawah terik matahari.

Feodalisme modern tidak selalu hadir dalam bentuk seorang bawahan yang membungkuk di hadapan atasannya. Ia dapat hadir secara lebih halus, salah satunya melalui perbedaan perlakuan berdasarkan jabatan dan status, seperti yang terjadi dalam upacara kemerdekaan tadi.

Namun, bukan berarti setiap pejabat atau orang yang berada di bawah tenda dapat langsung dikatakan melakukan feodalisme. Fasilitas tersebut bisa saja diberikan karena alasan yang wajar, seperti faktor kesehatan, usia, tugas protokoler, atau kebutuhan tertentu yang memang harus dipertimbangkan. Persoalan baru muncul ketika fasilitas khusus itu diberikan semata-mata berdasarkan jabatan atau status sosial, tanpa alasan yang jelas dan proporsional, dan di situlah kita patut bertanya apakah pemberiannya benar-benar karena kebutuhan objektif, atau karena jabatan dianggap memberikan hak istimewa?

Jika alasannya semata-mata karena status, maka persoalannya bukan lagi sekadar tenda atau tempat berteduh. Persoalannya adalah cara kita memandang kesetaraan. Orang yang memiliki jabatan publik pada dasarnya memperoleh amanah untuk melayani masyarakat, bukan kedudukan yang membuat mereka lebih berhak atas kenyamanan dibandingkan masyarakat yang mereka layani.

Ironisnya, praktik semacam ini justru bisa berlangsung dalam upacara yang memperingati kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan seharusnya menjadi simbol bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara. Karena itu, peringatan kemerdekaan seharusnya tidak hanya menjadi ritual mengenang perjuangan masa lalu, tetapi juga menjadi kesempatan untuk melihat apakah nilai kesetaraan itu benar-benar kita praktikkan hari ini.

Penulis: Muhammad Rahul Gonzales

Editor: Chalisa Najla Safira

Mahar Tinggi di Tanah Rencong, Sebuah Penghormatan atau Gerbang Awal Menuju Zina

Foto: Pixabay

www.lpmalkalam.com- Perkembangan zaman membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam urusan tradisi pernikahan. Mulai dari tata cara resepsi yang semakin modern, prosesi lamaran yang berjalan dengan megah, hingga standar adat yang kerap mengikuti perkembangan. Namun, di balik itu, tradisi tersebut memunculkan sebuah persoalan sosial yang nyata, yaitu tingginya tuntutan mahar atau uang hantaran jeulame. Ternyata sakralnya ikatan pernikahan tidak diiringi dengan kemudahan proses pelaksanaannya bagi kaum muda.

Fenomena ini bisa dilihat dari maraknya penetapan mahar dengan nominal fantastis, kebiasaan mematok standar ekonomi yang memberatkan pihak laki-laki, hingga banyaknya pasangan yang harus menunda pernikahan karena terkendala biaya adat. Bahkan saat niat baik untuk menghalalkan hubungan sudah bulat, keluarga atau lingkungan sekitar kerap menuntut standar mahar yang tinggi atas nama gengsi dan bentuk penghormatan terhadap perempuan, tanpa melihat kemampuan keuangan yang sebenarnya.

Tuntutan biaya yang memberatkan tersebut kemudian memicu keresahan tersendiri tanpa memikirkan dampak psikologis maupun risiko sosial yang ditimbulkannya. Ini menunjukkan bahwa esensi pernikahan yang sakral telah bergeser oleh keinginan untuk memenuhi gengsi sosial dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat sekitar.

Kebiasaan seperti ini sangatlah memprihatinkan. Adat dan tradisi memang penting untuk dijaga sebagai identitas budaya, tetapi tidak semua standar materi layak dijadikan tolok ukur kemuliaan seseorang. Padahal, jika direnungkan kembali, agama sebenarnya tidak mempersulit, dan ajaran Islam sendiri selalu menekankan agar proses menuju kehalalan dibuat semudah mungkin demi menjaga kehormatan diri.

Dalam ajaran agama, yang seharusnya menjadi prioritas utama adalah kemudahan menikah. Jika mahar dipatok terlalu tinggi hingga menyulitkan, setidaknya tradisi bisa disesuaikan agar tidak menjadi batu sandungan bagi generasi muda yang ingin berbuat baik.

Menjadikan tradisi mahar yang memberatkan sebagai ajang pamer status sosial juga merupakan hal yang seharusnya tidak dilakukan, apalagi dinormalisasikan. Kedua hal ini dapat menjadi bukti nyata penyimpangan nilai yang justru berisiko menjerumuskan pada hal-hal yang dilarang agama, seperti perbuatan zina akibat tertundanya pernikahan yang sah.

Tradisi seharusnya dimanfaatkan sebagai sarana menyempurnakan separuh agama dengan mudah, bukan malah digunakan untuk mempersulit proses ibadah demi mengejar kepuasan citra diri semata. Jangan sampai aturan adat malah menjauhkan nilai-nilai kebaikan. Karena sebenarnya kemuliaan seseorang tidak diukur dari seberapa besar jumlah mahar atau kemewahan pesta yang diberikan, melainkan dari keberkahan niat dan kemudahan menuju jalan yang halal.

Penulis: Ilham Dwi Temas Miwa

Editor: Chalisa Najla Safira

Bahasa Aceh Mulai Malu Dituturkan di Ibu Kota

Foto: Daffa Alkausar

www.lpmalkalam.com- Bahasa Aceh merupakan bagian penting dari identitas dan warisan budaya masyarakat Aceh. Namun, di kawasan ibu kota seperti Banda Aceh, semakin banyak generasi muda yang enggan menggunakan bahasa Aceh dalam percakapan sehari-hari. Sebagian merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Indonesia, bahkan menganggap bahasa daerah terkesan kuno atau kurang modern. Akibatnya, bahasa Aceh mulai jarang terdengar di lingkungan sekolah, kampus, tempat kerja, hingga ruang publik.

Rasa malu menggunakan bahasa Aceh merupakan tantangan yang perlu disadari bersama. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga cerminan jati diri dan budaya suatu masyarakat. Jika generasi muda terus meninggalkan bahasa Aceh karena gengsi atau takut dianggap tidak keren, lambat laun bahasa tersebut akan semakin terpinggirkan.

Melestarikan bahasa Aceh bukan berarti menolak penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa asing. Justru, kemampuan menguasai banyak bahasa merupakan kelebihan. Yang terpenting adalah tetap bangga menggunakan bahasa Aceh dalam lingkungan yang sesuai agar identitas budaya tetap hidup dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Penulis: Daffa Alkausar

Editor: Chalisa Najla Safira

Ketika Merdeka Belum Sepenuhnya Terasa

 

Foto: Pixels

www.lpmalkalam.com- Setiap bulan Agustus, merah putih kembali memenuhi langit Indonesia. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan kisah perjuangan para pahlawan kembali dikenang. Kita merayakan kemerdekaan dengan penuh kebanggaan. Namun, di balik kemeriahan itu, ada satu pertanyaan yang mungkin perlu kita renungkan: sudahkah kemerdekaan benar-benar terasa dalam kehidupan seluruh rakyat Indonesia?

Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, tapi lebih dari itu. Kemerdekaan seharusnya memberikan ruang bagi setiap masyarakat untuk hidup dengan layak, mendapatkan keadilan, memperoleh pendidikan, serta memiliki kesempatan untuk menentukan masa depannya. Sebab, apa arti kemerdekaan jika masih ada orang yang setiap hari harus berjuang keras hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup?

Di tengah kehidupan masyarakat, persoalan seperti harga kebutuhan, kesempatan kerja, pendidikan, dan kesenjangan masih menjadi bagian dari kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Ada orang tua yang bekerja dari pagi hingga malam demi keluarganya. Ada anak muda yang berusaha mencari pekerjaan dan membangun masa depan. Ada pula masyarakat yang masih berharap agar suara mereka didengar dan hak mereka diperlakukan dengan adil.

Belum lagi persoalan korupsi yang terus menjadi tantangan. Ketika amanah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru disalahgunakan, dampaknya tidak berhenti pada kerugian negara. Kepercayaan masyarakat pun ikut terkikis. Pada titik inilah kemerdekaan kembali dipertanyakan: apakah rakyat benar-benar memiliki rasa aman dan percaya bahwa kepentingan mereka diperjuangkan?

Membicarakan masalah yang masih terjadi di Indonesia bukan berarti kita tidak mencintai negeri ini. Justru karena kita peduli, kita berani melihat apa yang masih kurang dan membicarakannya. Menurut saya, mencintai Indonesia bukan berarti harus selalu mengatakan semuanya sudah baik. Ada kalanya kita perlu mengkritik dan menyampaikan keresahan, supaya kemerdekaan yang kita rayakan setiap tahun tidak hanya berhenti pada upacara dan perlombaan, tetapi juga membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Kemerdekaan seharusnya dapat dirasakan dalam hal-hal sederhana seperti ketika seseorang tidak takut memperjuangkan haknya, ketika hukum tidak membeda-bedakan, ketika pendidikan dapat dijangkau, ketika kerja keras memiliki kesempatan untuk menghasilkan kehidupan yang layak, dan ketika suara masyarakat tidak dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting.

Indonesia sudah lama merdeka, tetapi rasanya masih banyak hal yang perlu kita perjuangkan. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga dan meneruskannya lewat apa yang kita lakukan hari ini.

Maka, di tengah perayaan kemerdekaan tahun ini, mungkin kita tidak hanya perlu bertanya sudah berapa lama Indonesia merdeka, tetapi juga sudah sejauh mana kemerdekaan itu dirasakan oleh rakyatnya.

Sebab pada akhirnya, kemerdekaan bukan hanya tentang bendera yang berkibar di langit Indonesia. Kemerdekaan adalah ketika setiap orang yang hidup di bawahnya memiliki kesempatan untuk hidup dengan adil, aman, dan tetap memiliki harapan.

Penulis: Bellivia Al-Kamariana

Editor: Chalisa Najla Safira

Logat sebagai Identitas Pemuda Aceh

Foto: Pixabay

www.lpmalkalam.com- Bahasa merupakan salah satu ciri khas masyarakat di suatu daerah. Indonesia kaya akan adat dan budaya. Dari keberagaman tersebut lahirlah berbagai bahasa yang membedakan masyarakat di setiap daerah. Namun, perbedaan itu tidak membuat warga harus dipandang sebelah mata atau didiskriminasi.

Di Aceh, masyarakat dikenal memiliki logat yang sangat khas. Bahasa Aceh sarat akan makna sehingga tidak dapat diartikan begitu saja tanpa memahami kaidah dan konteks penggunaannya. Hal inilah yang membuat masyarakat Aceh tetap terbawa logat daerahnya ketika berbicara dalam bahasa Indonesia.

Di era modern, sebagian generasi muda Aceh mulai merasa malu menggunakan bahasa daerahnya. Mereka menganggap logat Aceh sebagai suatu kekurangan dan ciri khas yang kurang enak didengar. Perasaan tersebut muncul akibat banyaknya komentar di media sosial yang menganggap logat Aceh terdengar aneh ketika digunakan saat berbahasa Indonesia.

Di tengah banyaknya para ibu yang masih mempertahankan budaya berbahasa daerah, masih sedikit anak-anak di Aceh yang diajarkan bahasa daerah sejak dini. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai alasan yang dimiliki para orang tua. Memilih bahasa ibu memang perlu dipertimbangkan dengan baik, tetapi bukan berarti harus mengesampingkan bahasa daerah yang menjadi bagian dari identitas budaya. Hal ini menjadi salah satu faktor berkurangnya penggunaan bahasa daerah di Indonesia.

Logat bukanlah sesuatu yang memalukan, melainkan ciri khas yang menjadi bagian dari identitas seseorang. Logat tidak seharusnya dijadikan bahan tertawaan, apalagi diremehkan di ruang media maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai pemuda, sudah sepatutnya kita turut melestarikan budaya Aceh, terutama bahasa daerah, serta menumbuhkan kembali kebanggaan generasi muda untuk menggunakan bahasa daerah secara santun dan benar.

Penulis: Annisa Maulianda

Editor: Redaksi

Produksi Game Fisik Dihentikan, Sony Tetap Berjalan Walau Banyak Gamer yang Menolak

Foto: Pixels

www.lpmalkalam.com- Sony resmi mengumumkan bahwa produksi disk fisik untuk semua game baru yang dirilis di konsol PlayStation akan dihentikan mulai Januari 2028. Setelah tanggal tersebut, game baru, baik dari Sony maupun pengembang pihak ketiga, hanya akan tersedia melalui PlayStation Store dan peritel dalam format digital. Sony berdalih bahwa keputusan ini merupakan respons terhadap pergeseran preferensi konsumen ke arah digital. Perusahaan juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan berdampak pada game yang telah dirilis atau yang akan dirilis sebelum Januari 2028 dalam format disk.

Di atas kertas, argumen Sony terdengar masuk akal. Data internal perusahaan menunjukkan bahwa disk fisik hanya menyumbang sekitar 3 persen dari total pendapatan gaming PlayStation, turun drastis dari 6 persen pada 2020, saat PlayStation 5 pertama kali dirilis dengan disc drive. Dari sudut pandang bisnis, mempertahankan lini produksi untuk segmen sekecil itu memang sulit untuk dijustifikasi.

Namun, reaksi komunitas menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal angka. Petisi Don't Kill the Disc yang digagas oleh peritel independen PNP Games telah mengumpulkan lebih dari 330 ribu tanda tangan. Argumen utamanya ialah bahwa tanpa disk fisik, gamer kehilangan hak untuk menjual kembali, meminjamkan, atau benar-benar memiliki game yang mereka beli.

Sebagian gamer bahkan menggalang aksi yang lebih konkret melalui boikot selama sepekan bertajuk PSBlackout pada 23–30 Agustus. Mereka mengajak pengguna PlayStation untuk tidak login, bermain, maupun berbelanja di platform Sony selama periode tersebut.

Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Seorang pengguna Reddit menceritakan pengalamannya ketika koneksi internet di rumahnya mati selama beberapa hari. Ia sama sekali tidak dapat memainkan game digital yang dimilikinya karena PlayStation 5 menolak memverifikasi lisensi digital tanpa koneksi internet. Padahal, ketika masih menggunakan disk fisik, koleksi game-nya tetap dapat dimainkan meskipun listrik atau internet padam dalam waktu yang lama.

Persoalan tersebut menyentuh inti kekhawatiran banyak gamer, yakni mengenai preservasi game, ketergantungan pada server yang sewaktu-waktu dapat dihentikan, serta hilangnya rasa memiliki karena "membeli" game pada praktiknya hanya berarti membeli lisensi akses.

Menariknya, Sony tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengubah keputusannya. Dalam earnings call, Chief Financial Officer (CFO) Sony, Lin Tao, menyatakan bahwa pihaknya akan cautiously move this forward, atau tetap melanjutkan kebijakan tersebut secara bertahap. Ia juga mengakui memahami keterikatan emosional para gamer terhadap media fisik. Pernyataan itu terdengar empatik, tetapi pesan utamanya tetap sama: keputusan tersebut tidak akan dibatalkan.

Di sinilah letak dilema sesungguhnya. Sony memiliki hak untuk mengejar efisiensi bisnis, dan tren digital memang tidak dapat dimungkiri. Namun, gamer juga memiliki hak untuk mempertanyakan apa yang sebenarnya mereka beli ketika menekan tombol "Beli" hanya menghasilkan lisensi yang sewaktu-waktu dapat dicabut.

Pertanyaannya bukan lagi apakah era disk fisik akan berakhir karena tampaknya hal itu memang tak terelakkan melainkan apakah industri game bersedia memberikan jaminan kepemilikan yang layak di dunia yang serba digital. Ataukah kita hanya akan menerima kenyataan bahwa "membeli" game pada akhirnya berarti menyewa akses untuk selamanya?

Penulis: Muhammad Rahul Gonzales

Editor: Chalisa Najla Safira

Romantisisme di KKN Era Digital, Ketika Pengabdian Kabur menjadi Hasrat Viral

Foto: Pixabay

www.lpmalkalam.com- Perkembangan teknologi membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan manusia. Mulai dari informasi yang dapat tersebar dengan cepat, komunikasi yang berjalan dengan lancar, dan jarak bukan menjadi penghalang untuk saling berinteraksi. Namun di balik itu, perkembangan teknologi memunculkan sebuah persoalan sosial yang nyata, yaitu kaburnya esensi pengabdian. Ternyata, kemajuan teknologi tidak diiringi dengan meningkatnya ketulusan kepedulian antarsesama.

Fenomena ini bisa dilihat dari maraknya pembuatan konten keseharian Kuliah Kerja Nyata (KKN) di media sosial, pamer drama interaksi antar teman satu tim, hingga banyaknya mahasiswa yang berlomba-lomba menciptakan citra romantis dengan warga desa demi meningkatkan popularitas. Bahkan saat menjalankan program kerja bersama rekan kelompok atau saat membantu warga di lokasi penempatan, kebanyakan mahasiswa justru lebih sibuk mengatur sudut kamera dan membuat video estetik daripada benar-benar bekerja sama secara solid atau mendengarkan keresahan masyarakat setempat.

Video atau momen kedekatan bersama rekan KKN maupun warga tersebut kemudian diunggah ke media sosial demi mendapatkan penonton tanpa memikirkan perasaan orang-orang di sekitar yang dijadikan objek konten. Ini menunjukkan bahwa nilai pengabdian telah bergeser oleh keinginan untuk menjadi yang pertama mengunggah kejadian dan mendapatkan banyak respon dari warganet.

Kebiasaan seperti ini sangatlah memprihatinkan. Perkembangan teknologi memang memudahkan seseorang untuk mendapatkan dokumentasi suatu peristiwa, tetapi tidak semua peristiwa layak untuk dijadikan konten. Dalam keadaan pengabdian masyarakat, yang seharusnya menjadi prioritas utama adalah kerja sama tim dan manfaat bagi manusia. Jika tidak mampu memberikan kontribusi secara langsung, setidaknya teknologi bisa digunakan untuk mendukung kebutuhan kelompok atau dikoordinasikan dengan pihak berwenang.

Penggunaan teknologi untuk mencari popularitas instan di tengah kegiatan sosial juga merupakan hal yang seharusnya tidak dilakukan apalagi dinormalisasikan. Kedua hal ini dapat menjadi bukti nyata penyalahgunaan teknologi yang mengakibatkan hilangnya esensi pengabdian. Teknologi seharusnya dimanfaatkan untuk sarana membantu sesama, bukan malah digunakan untuk mengejar popularitas di atas penderitaan atau kesederhanaan orang lain. Jangan sampai perkembangan teknologi malah mengurangi nilai-nilai kemanusiaan. Karena sebenarnya pengabdian tidak diukur dari jumlah tayangan atau komentar orang-orang, melainkan dari tindakan nyata yang kita lakukan ketika masyarakat membutuhkan bantuan.

Penulis: Ilham Dwi Temas Miwa 

Editor: Chalisa Najla Safira