Kekayaan SDA Aceh Belum Sejahterakan Masyarakat, GDI Soroti Pengawasan Investasi

Foto: ist/Waspada Aceh

www.lpmalkalam.com- Gampong Development Institute (GDI) menilai kekayaan sumber daya alam (SDA) Aceh belum banyak dirasakan oleh masyarakat karena pengawasan dan penegakan hukum di sektor investasi masih lemah. Hal tersebut disampaikan dalam diskusi kelompok terpumpun (Focus Group Discussion/FGD) yang diselenggarakan GDI di Sada Coffee, Banda Aceh pada Jumat (30/10/2026).

Ketua GDI, Saifuddin, menyebutkan bahwa pengelolaan SDA bukan hanya berkaitan dengan potensi ekonomi, melainkan juga tata kelola pemerintahan, kepastian hukum, dan arah kebijakan investasi. FGD tersebut digelar untuk mengkaji penyebab Aceh, yang kaya akan SDA, masih bergulat dengan persoalan kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, kerusakan lingkungan, serta pendapatan daerah yang belum optimal.

"FGD ini kita lakukan untuk mengkaji secara mendalam mengapa Aceh dengan kekayaan sumber daya alam yang begitu besar masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, persoalan lingkungan, hingga belum optimalnya pendapatan daerah," kata Saifuddin, dikutip dari Waspada Aceh.

Saifuddin menjelaskan bahwa tanpa tata kelola yang baik, investasi hanya akan menghasilkan keuntungan jangka pendek. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kebijakan yang transparan, kepastian hukum, pengawasan perizinan yang ketat, serta keberpihakan kepada masyarakat lokal.

Dalam diskusi tersebut, dampak investasi terhadap lingkungan juga menjadi sorotan. Sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan pembangunan infrastruktur dinilai harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta risiko bencana.

"Investasi memang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Namun, investasi tidak boleh mengabaikan lingkungan dan hak masyarakat," ujar Saifuddin.

GDI juga meminta Pemerintah Aceh mengevaluasi kontribusi para investor, mulai dari pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan negara yang dikembalikan ke daerah, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan usaha masyarakat.

Selain itu, GDI mendorong hilirisasi agar Aceh tidak terus bergantung pada penjualan bahan mentah. Industri pengolahan dinilai dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus memperkuat rantai usaha lokal.

Keterbukaan informasi disebut sebagai salah satu syarat penting agar masyarakat dapat turut melakukan pengawasan. Data yang perlu dibuka kepada publik meliputi perizinan, kewajiban perusahaan, produksi, tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR), penerimaan daerah, serta dampak lingkungan.

Menurut Saifuddin, pembenahan tata kelola SDA perlu melibatkan berbagai pihak, yakni pemerintah, DPRA, DPRK, akademisi, pelaku usaha, masyarakat sipil, serta warga yang tinggal di sekitar wilayah investasi. Ia mengingatkan bahwa minimnya transparansi dan keterlibatan masyarakat berpotensi memicu konflik lahan serta perselisihan antara perusahaan dan warga setempat.

Saifuddin menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan SDA tidak cukup diukur dari besarnya investasi atau nilai produksi.

"Ukuran keberhasilan pengelolaan sumber daya alam bukan hanya besarnya investasi atau nilai produksi, melainkan sejauh mana kekayaan tersebut mampu mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan menjamin keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang," ujarnya.

FGD tersebut menghadirkan akademisi sekaligus praktisi lingkungan hidup Aceh, Dr. M. Zulfikar, serta Alfian dari Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA). Peserta lainnya berasal dari kalangan akademisi, praktisi lingkungan dan sosial ekonomi, Forum LSM, Gerak Aceh, aktivis lingkungan, serta media.

GDI berharap forum tersebut dapat menghasilkan kajian dan rekomendasi kebijakan berbasis data. Saifuddin menegaskan bahwa masyarakat Aceh tidak menolak investasi maupun pertambangan. Namun, investasi harus dijalankan secara legal, mematuhi hukum, bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Ia juga meminta agar pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap investasi ilegal serta perusahaan yang melanggar aturan atau merusak lingkungan.

Reporter: Julia Sabela

Editor: Chalisa Najla Safira

Kelompok Satu Kru Magang LPM Al-Kalam Telusuri Sejarah Makam Teungku di Lhokseumawe

Foto: Rahmah (Magang)

www.lpmalkalam.com- Kelompok Satu Kru Magang Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Al-Kalam Universitas Islam Negeri (UIN) Sultanah Nahrasiyah (SUNA) Lhokseumawe melakukan kunjungan lapangan untuk menelusuri sejarah makam Teungku di Lhokseumawe. Kegiatan peliputan tersebut berlangsung di Gampong Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe pada Sabtu (24/10/2026).

Berdasarkan prasasti yang tertera di situs cagar budaya tersebut, Teungku di Lhokseumawe diperkirakan hidup pada abad ke-14, yakni sekitar tahun 1398 Masehi, dan gugur sebagai syuhada dalam peperangan kaum muslimin. Beliau diyakini sebagai ulama yang mendirikan pusat Kota Lhokseumawe kuno di sepanjang Sungai Cunda. Kawasan tersebut dahulu merupakan kota pelabuhan strategis bagi para mualim pada masa Kerajaan Samudra Pasai. Besarnya pengaruh beliau disebut-sebut menjadi salah satu alasan nama Teungku di Lhokseumawe diabadikan sebagai nama kota tersebut. Meski demikian, kebenaran historis mengenai riwayat hidup dan peran beliau masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

Dalam proses pengumpulan data di lapangan, para kru magang menghadapi kendala berupa keterbatasan informasi mengenai sejarah makam tersebut. Di lokasi situs, tim tidak menemukan juru pelihara atau petugas khusus yang bertanggung jawab atas perawatan makam secara resmi.

Tim magang kemudian mewawancarai salah seorang warga setempat bernama Jubaidah. Ia tinggal di sekitar lokasi makam, tetapi bukan merupakan warga asli daerah tersebut. Dalam wawancara itu, Jubaidah mengungkapkan bahwa makam yang ada saat ini merupakan lokasi pemindahan yang ketiga.

"Makam yang pertama saya tidak tahu. Makam yang kedua itu yang di sebelah sana, sekarang sudah jadi tambak. Dan ini adalah makam yang ketiga," tutur Jubaidah saat memberikan keterangan kepada tim.

Menurut Jubaidah, pemindahan makam dari lokasi pertama hingga ke lokasi saat ini dilakukan karena lahan sebelumnya hendak dialihfungsikan oleh warga untuk keperluan lain. Ia juga menjelaskan bahwa informasi mengenai asal-usul ulama tersebut semakin tidak diketahui oleh masyarakat sekitar. Kondisi ini diduga berkaitan dengan minimnya dokumen tertulis serta tidak adanya dayah atau pesantren aktif yang secara khusus meneruskan pengetahuan mengenai sejarah beliau.

Selain menghadapi keterbatasan data, tim peliputan juga mengalami kendala bahasa saat berkomunikasi dengan narasumber. Wawancara awalnya berlangsung kurang lancar karena tim menggunakan bahasa Indonesia. Komunikasi kemudian menjadi lebih terbuka setelah tim beralih menggunakan bahasa Aceh.

Menghadapi berbagai keterangan lisan yang belum didukung bukti tertulis yang memadai, Kelompok Satu Kru Magang LPM Al-Kalam memilih untuk tetap mencatat penuturan warga sebagai bagian dari data lapangan. Namun, informasi tersebut diperlakukan sebagai keterangan awal yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Langkah ini dilakukan untuk menjaga akurasi pemberitaan dan menghindari penarikan kesimpulan sepihak dalam penulisan sejarah lokal.

Reporter: Nuraisyah Br. Siagian (Magang)

Editor: Chalisa Najla Safira

Gerakan Pangan Murah Ringankan Belanja Warga Lhokseumawe

Foto: Chilla Puspita Aura (Magang)

www.lpmalkalam.com- Dinas Pangan Aceh menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah di halaman Masjid Islamic Centre, Lhokseumawe pada Kamis (22/10/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan sekaligus memperingati Hari Pangan Sedunia 2026. Kegiatan tersebut bertujuan membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau.

Paket pangan yang ditawarkan terdiri atas 5 kilogram beras premium seharga Rp53.000, 2 kilogram gula pasir seharga Rp30.000, 2 liter minyak goreng merek SunCo seharga Rp36.000, serta satu papan telur ayam ras seharga Rp40.000.

Paket tersebut dijual dengan harga total Rp159.000. Setiap paket mendapatkan subsidi pemerintah sebesar Rp66.000.

Pembagian kupon dimulai pukul 07.30 WIB dengan menunjukkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP).

Nancy Ekariany, selaku Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya pada Dinas Pangan Aceh, menjelaskan bahwa masyarakat yang ingin mendapatkan paket pangan harus mengikuti ketentuan pembagian kupon yang telah ditetapkan.

Ia berharap masyarakat dapat berbelanja secara bijak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak menimbun bahan pangan karena kegiatan serupa rutin dilaksanakan oleh pemerintah.

“Sekarang semua mahal. Jadi, dengan adanya kegiatan seperti ini, sedikit meringankan belanja kita,” ujar Novi, salah seorang pembeli.

Reporter: Chilla Puspita Aura (Magang)

Editor: Chalisa Najla Safira

Upacara Peringatan Hari Santri Nasional ke-XII Tahun 2026 Digelar di Lapangan Hiraq

Foto: Cut Saputri

www.lpmalkalam.com- Pemerintah Kota Lhokseumawe menyelenggarakan upacara peringatan Hari Santri Nasional ke-XII tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Hiraq, Lhokseumawe pada Kamis (22/10/2026).

Kegiatan ini mengusung tema “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas.” yang diikuti oleh para santri dari berbagai pesantren di Kota Lhokseumawe, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lhokseumawe, perwakilan perbankan, serta jajaran kepala kantor di lingkungan Kota Lhokseumawe.

Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, pengibaran bendera Merah Putih, menyanyikan Himne Aceh, dan mengheningkan cipta. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Ikrar Santri Indonesia, dan Resolusi Jihad, serta menyanyikan Mars Hari Santri. Upacara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian amanat oleh pembina upacara dan diakhiri dengan pembacaan doa.

Upacara tersebut bertujuan untuk mengenang dan menghormati perjuangan para ulama dan santri dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta mengingatkan para santri akan pentingnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan akhlak mulia dalam kehidupan.

Melalui peringatan Hari Santri Nasional ini, Sufri selaku penanggung jawab kegiatan tersebut dan Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe berharap agar para santri dapat meneladani semangat perjuangan para ulama dan santri terdahulu.

“Santri juga diharapkan menjadi generasi yang rajin belajar, memiliki akhlak yang baik, mampu mengikuti perkembangan teknologi, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara. Dengan demikian, santri dapat ikut berperan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Reporter: Taupik Temasmiko (Magang)

Editor: Zahratul

Luhut Binsar Usulkan Perubahan Definisi Tindak Pidana Korupsi

Foto: Pixels

www.lpmalkalam.com- Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan perubahan definisi tindak pidana korupsi saat berada di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu (21/10/2026).

Dilansir dari Kompas.com, Luhut mengusulkan agar penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia mengacu pada standar internasional, yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

“Ya, itu kami mengacu kepada UN Charter mengenai definisi korupsi, di mana definisi korupsi di UN Charter yang sudah diratifikasi oleh Indonesia 20 tahun yang lalu adalah bribery, penyuapan. Jadi, tidak bicara mengenai kerugian negara,” ujar Luhut.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, menolak usulan tersebut karena menilai pernyataan Luhut terkesan menyederhanakan persoalan korupsi. Hasto menilai bahwa perubahan definisi korupsi bukanlah langkah yang tepat untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih berfokus pada upaya pencegahan, penegakan hukum, dan pembangunan budaya antikorupsi.

Hasto juga mempertanyakan bagaimana pemerintah akan menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan kerugian negara apabila unsur tersebut tidak lagi menjadi bagian dari penanganan tindak pidana korupsi. Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan hingga penindakan.

Menanggapi polemik tersebut, DEN memberikan klarifikasi bahwa usulan penyempurnaan aturan tersebut tidak bertujuan untuk menghapus unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Luhut menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut berfokus pada kejelasan pembuktian agar penegakan hukum dapat berjalan lebih objektif, sekaligus memperluas cakupan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan UNCAC. DEN juga menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dan pemulihan kerugian keuangan negara tetap berlaku.

Penulis: Chalisa Najla Safira

Editor: Zahratul

Aksi Greenpeace Indonesia hingga Pemasangan Spanduk di Monumen Selamat Datang, Bundaran HI

Foto: SC: web Greenpeace

www.lpmalkalam.com- Aktivis Greenpeace Indonesia menggelar aksi untuk mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran agar membuka mata terhadap krisis iklim yang semakin memperburuk kualitas hidup masyarakat. Aksi tersebut berlangsung di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat pada Selasa (20/10/2026).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs resmi Greenpeace Indonesia, aksi tersebut bertujuan mendesak pemerintah agar lebih serius dalam menangani krisis iklim. Pasalnya, dampak krisis iklim tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memperburuk kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat. Greenpeace menyoroti bahwa bencana iklim, kenaikan harga pangan, penurunan pendapatan, serta meningkatnya biaya hidup semakin membebani masyarakat.

Secara khusus, Greenpeace mendorong pemerintah untuk menetapkan kebijakan iklim yang lebih berpihak kepada masyarakat, melindungi kelompok rentan, mengurangi dampak bencana, serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan lingkungan dan kesejahteraan rakyat.

Jeanny Sirait, selaku Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, menyampaikan bahwa Greenpeace Indonesia terus menyuarakan aspirasi masyarakat dan mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran agar menyadari bahwa krisis iklim semakin memperburuk kualitas hidup warga. Menurutnya, dampak terberat dirasakan oleh para pekerja yang hidup dalam kondisi rentan secara ekonomi. Ia menjelaskan bahwa cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, serta mendorong kenaikan harga pangan.

Kabut asap yang berkepanjangan merupakan salah satu contoh nyata bagaimana krisis ekologis membebani kehidupan masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan hingga terhambatnya aktivitas ekonomi sehari-hari. Ia menyebutkan bahwa di tengah situasi tersebut, masyarakat justru semakin terhimpit oleh meningkatnya biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan, termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Pemerintahan Prabowo-Gibran sebelumnya berjanji untuk memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, menurut Jeanny, temuan riset terbaru Greenpeace justru menunjukkan hal yang sebaliknya, yakni bahwa pemerintah gagal menyediakan solusi atas dampak krisis iklim yang semakin nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” tambah Jeanny.

Aksi tersebut dilakukan bersamaan dengan pemasangan dua spanduk di Monumen Selamat Datang, Bundaran HI. Spanduk pertama bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” dan dibentangkan menghadap ke arah utara, yakni Istana Merdeka. Sementara itu, spanduk kedua bertuliskan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” dan menghadap ke arah selatan Bundaran HI.

Dikutip dari Kompas pada pukul 09.30 WIB, spanduk yang dipasang telah diturunkan. Namun, sekitar enam aktivis Greenpeace masih berada di monumen dengan mengenakan helm dan alat pelindung diri (APD). Tali sling juga terlihat terpasang pada tubuh para aktivis tersebut. Hingga pukul 10.15 WIB, mereka masih bertahan di puncak Monumen Selamat Datang, Bundaran HI.

“Rekan-rekan, tolong segera turun. Perhatikan keselamatan, utamakan keselamatan,” ujar Reynold E. P. Hutagalung, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Metro Jakarta Pusat.

Aparat kepolisian tampak menyiagakan kendaraan taktis (rantis) dan mobil tahanan di dekat pos polisi di Jalan M. H. Thamrin. Sementara itu, polisi mulai memasang tali yang dijulurkan ke bawah sebagai jalur bagi para aktivis untuk turun dari monumen.

Reporter: M. Rahul Gonzales

Editor: Redaksi