 |
| Foto: Pixabay |
www.lpmalkalam.com- Perkembangan zaman membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Mulai dari akses transportasi yang semakin lancar, distribusi barang yang berjalan lebih cepat, hingga kendaraan bermotor yang kini menjadi salah satu sarana utama mobilitas masyarakat.
Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul persoalan sosial yang nyata, yaitu melambungnya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tingkat eceran. Kestabilan harga resmi yang ditetapkan pemerintah ternyata belum diiringi dengan pemerataan ketersediaan pasokan hingga ke pelosok desa.
Fenomena ini dapat dilihat secara langsung di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Di wilayah tersebut, harga Pertalite eceran sudah jauh dari harga normal akibat kelangkaan yang kerap terjadi. Warga terpaksa merogoh kocek hingga Rp15.000 per liter, angka yang hampir setara dengan harga Pertamax. Padahal, bagi masyarakat yang setiap hari mengandalkan sepeda motor untuk bekerja atau mengangkut hasil kebun, selisih harga tersebut tentu sangat membebani pengeluaran.
Kondisi yang menyulitkan masyarakat ini sering kali dibiarkan tanpa adanya solusi cepat. Seolah-olah, beban ekonomi yang harus ditanggung masyarakat kecil bukan menjadi persoalan yang mendesak. Dari sini terlihat bahwa niat pemerintah dalam memberikan subsidi dapat kehilangan manfaatnya di tengah perjalanan akibat rantai distribusi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Situasi ini tentu memprihatinkan. Kebijakan subsidi memang telah ditetapkan secara nasional, tetapi pengawasan di tingkat daerah masih perlu diperkuat. Jika dipikirkan kembali, apakah kebijakan yang ada benar-benar telah membantu masyarakat kecil atau justru membuat mereka semakin terjepit?
Pemerataan hak seharusnya menjadi perhatian utama, bukan hanya bagi masyarakat yang tinggal di kota-kota besar, tetapi juga bagi mereka yang berada di daerah terpencil. Jika pasokan BBM di daerah pelosok sering mengalami hambatan, pihak berwenang seharusnya lebih tegas dalam mengawasi jalur distribusinya agar tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
Membiarkan harga BBM bersubsidi melonjak di tingkat eceran demi keuntungan sepihak merupakan persoalan yang tidak boleh dianggap biasa. Kondisi ini menjadi bukti bahwa lemahnya pengawasan dapat membuat masyarakat di pelosok harus menanggung beban ekonomi yang lebih berat.
Subsidi seharusnya menjadi penopang untuk meringankan kehidupan masyarakat secara adil, bukan berubah menjadi komoditas yang sulit diperoleh oleh masyarakat di tingkat akar rumput.
Jangan sampai ketimpangan distribusi membuat keadilan sosial hanya menjadi slogan kosong. Sebab, keberhasilan subsidi tidak semata-mata diukur dari baiknya angka yang tercatat di atas kertas, tetapi juga dari seberapa mudah masyarakat di pelosok dapat merasakan manfaatnya secara nyata.
Penulis: Ilham Dwi Temasmiwa
Editor: Redaksi
0 Comments
