#JusticeForArgo - Ketika Hukum Membungkuk di Hadapan Privilege

 

Foto: Pixabay.com

www.lpmalkalam.com- Peristiwa tragis yang menimpa Argo Ericko Achfandi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), tidak bisa dianggap sekadar kecelakaan lalu lintas biasa. Kasus ini mencerminkan bagaimana ketidakadilan masih hidup di tengah masyarakat kita, terutama ketika kekuasaan dan pengaruh ikut bermain dalam proses penegakan hukum. Argo adalah mahasiswa muda yang cerdas, berasal dari keluarga sederhana, dan dikenal memiliki banyak prestasi akademik. Namun, hidupnya berakhir tragis setelah ditabrak mobil BMW yang dikendarai oleh Christiano Tarigan, mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis di UGM yang merupakan anak dari petinggi perusahaan besar.

Setelah kejadian itu, publik dikecewakan oleh lambannya penanganan hukum. Meski pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka, ia tidak langsung ditahan. Bahkan, muncul rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa pelat nomor mobil sempat diganti secara diam-diam saat berada di kantor polisi. Tindakan tersebut semakin memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Suara publik pun menggema di media sosial. Tagar #JusticeForArgo menjadi trending dan dipenuhi oleh protes serta seruan keadilan. Salah satu unggahan dari akun @craven** menunjukkan gambar pelaku dengan tulisan “Awas! Pembunuh!” sebagai bentuk kemarahan atas ketidakjelasan proses hukum. Sementara itu, akun @pxx* mengunggah doa penuh haru untuk Argo, yang menunjukkan betapa besarnya empati dan solidaritas dari masyarakat.

Latar belakang Argo yang berasal dari keluarga kurang mampu menambah kepedihan cerita ini. Ayahnya telah meninggal, dan ibunya menghidupi keluarga dengan berjualan kue. Argo adalah harapan keluarga, pemuda yang ingin menjadi pengacara korporat demi mengubah nasib. Kini, harapan itu sirna bukan hanya karena kelalaian, tetapi karena sistem hukum yang lemah di hadapan kekuasaan.

Kita harus bertanya secara jujur, apakah hukum masih mampu berdiri tegak di hadapan orang-orang yang memiliki jabatan dan uang? Sampai kapan hukum hanya berlaku keras untuk mereka yang lemah dan tunduk pada mereka yang kuat? Keadilan seharusnya menjadi hak semua warga negara, bukan hak istimewa yang hanya bisa dibeli oleh segelintir orang.

Jika hukum tidak mampu memberikan keadilan bagi Argo, maka ini bukan sekadar kegagalan prosedur, melainkan kegagalan moral. Sebuah bangsa yang membiarkan hukum tunduk pada kekuasaan adalah bangsa yang sedang kehilangan jiwanya. Kita semua punya tanggung jawab untuk terus menyuarakan keadilan agar tragedi seperti ini tidak terulang lagi.

Penulis: Putri Ruqaiyah

Editor: Tiara Khalisna

Raja Ampat Digusur: Ketika Surga Dikorbankan Demi Rakusnya Beton dan Investor

Foto: Pixabay.com

www.lpmalkalam.com- Penggusuran kawasan adat dan pesisir di Raja Ampat atas nama pembangunan merupakan tamparan keras bagi akal sehat dan nurani. Di negara yang kerap membanggakan kekayaan alamnya ke seluruh dunia, justru masyarakat asli yang menjaga tanah itu turun-temurun malah dipaksa pergi, seolah-olah mereka tidak punya hak atas ruang hidup sendiri. Ironisnya, semua ini dibungkus rapi dengan label kemajuan dan kesejahteraan.

Raja Ampat bukan hanya tempat wisata yang indah di mata dunia. Ia adalah tanah kelahiran, tempat berteduh, dan ruang hidup masyarakat adat yang menjaganya dengan nilai-nilai luhur. Tapi hari ini, mereka yang menjaga alam justru dituding sebagai penghambat, sementara pihak luar yang membawa proyek beton dan infrastruktur dianggap pahlawan pembangunan.

Situasi ini menyisakan pertanyaan besar. Siapa sebenarnya yang menikmati hasil dari pembangunan tersebut? Apakah warga lokal yang terusir dan kehilangan ruang hidup atau para pemodal besar yang membangun resor mewah di atas tanah yang bukan milik mereka, lalu menjual keindahan alam untuk keuntungan pribadi?

Lebih menyakitkan lagi, negara yang seharusnya melindungi hak rakyat justru terlihat lebih sibuk melayani kepentingan investor. Hukum adat diabaikan, suara masyarakat dibungkam, dan warisan budaya dianggap tidak lebih penting dari selembar izin proyek.

Jika pembangunan hanya berarti menggusur, menghancurkan ruang hidup, dan meminggirkan masyarakat adat, maka kita tidak sedang maju melainkan mundur secara perlahan namun pasti. Pembangunan tersebut bukanlah masa depan yang cerah, tapi kenangan pahit yang akan diwariskan pada generasi berikutnya.

Jika Raja Ampat hilang, bukan hanya destinasi wisata yang musnah melainkan jati diri bangsa, harga diri masyarakat adat, dan keseimbangan alam yang tak bisa digantikan uang sebesar apa pun.

Penulis: Putri Ruqaiyah 

Editor: Tiara Khalisna 

Ketika Kesopanan Menjadi Harta yang Langka

Foto: Pexels.com

www.lpmalkalam.com- Dulu, kita tumbuh dengan kalimat-kalimat sederhana seperti "permisi", "maaf", "terima kasih", dan "tolong". Ungkapan-ungkapan ini bukan sekadar basa-basi, melainkan bagian dari budaya kesopanan yang diajarkan sejak dini. Namun hari ini, kita mulai bertanya-tanya, ke mana perginya kesopanan itu?

Di ruas jalan kota besar, orang merasa paling benar sendiri seperti klakson ditekan tanpa henti dan pejalan kaki diabaikan. Di media sosial, komentar pedas seolah-olah lebih dihargai daripada pendapat yang santun. Di ruang publik, remaja menyela percakapan orang tua, dan orang dewasa berbicara tanpa rasa hormat. Seakan-akan kesopanan adalah barang kuno yang tak lagi relevan di era modern.

Padahal, kesopanan bukan sekadar etika atau sikap sopan, ia adalah cermin dari karakter dan kematangan seseorang dalam berpikir. Sopan santun mengajarkan kita untuk mengendalikan emosi, menghormati sesama, menghargai perbedaan, dan menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika kesopanan hilang, yang tersisa hanyalah arogansi, kebisingan, dan konflik.

Ironisnya, kemajuan teknologi justru mempercepat hilangnya sopan santun. Dunia digital menciptakan ruang tanpa wajah, di mana orang merasa bebas berkata apa saja tanpa memikirkan konsekuensinya. Akun anonim digunakan untuk menyerang, bukan berdiskusi. Kritik berubah menjadi hujatan. Diskusi berubah menjadi debat tanpa ujung.

Kita tidak bisa menyalahkan satu pihak saja. Hilangnya kesopanan adalah hasil dari banyak hal mulai dari kurangnya keteladanan, lemahnya pendidikan karakter, dan budaya populer yang sering mengagungkan kontroversi daripada nilai-nilai moral.

Lalu, apa yang bisa kita lakukan?

Jawabannya sederhana, yaitu mulai dari diri sendiri. Jadilah pribadi yang tetap menjaga tutur kata, meskipun berbeda pendapat. Ajarkan pada anak-anak kita bahwa bersopan santun bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan. Bangun ruang-ruang dialog yang sehat, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Jangan pernah lelah menjadi orang yang santun, walaupun dunia terasa semakin kasar.

Karena di tengah dunia yang keras, mereka yang tetap lembut akan menjadi penyejuk. Meski kini langka, kesopanan akan selalu bernilai tinggi di mata siapa pun yang masih waras.

Penulis: Lisa Ayu Lestari

Editor: Putri Ruqaiyah

Antara Kewajiban dan Tekanan: Praktik Pungli di Dunia Pendidikan

 

Foto: Pexels.com

www.lpmalkalam.com- Lembaga pendidikan sering kali dianggap sebagai tempat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, integritas, dan kebebasan akademik. Namun, realitas di lapangan tak selalu seideal itu. Di balik semangat mendidik, masih ada praktik-praktik yang mencederai nilai-nilai luhur pendidikan, salah satunya adalah pungutan liar (pungli) terselubung.

Sebagian mahasiswa pernah menghadapi situasi di mana mereka harus membeli buku yang ditulis oleh dosen sendiri, bukan sebagai pilihan, melainkan sebagai kewajiban agar dapat mengikuti ujian. Fenomena ini bukan sekadar kabar burung. Seperti yang dilaporkan oleh media kampus Washilah di Makassar, seorang dosen diduga mewajibkan mahasiswanya membeli buku senilai Rp60.000, dengan ancaman bahwa nilai mereka tidak akan dikeluarkan jika tidak menuruti perintah tersebut (Washilah.com, 2023).

Kondisi serupa juga ditemukan di wilayah lain. Mahasiswa yang enggan membeli buku kerap kali menerima tekanan halus, seperti pernyataan bahwa nilai bisa terganggu jika mereka tidak membeli temuan dari Ekspresionline menyoroti bagaimana dosen kerap menyampaikan himbauan tidak langsung yang menyudutkan mahasiswa untuk membeli buku tersebut sebagai syarat kelulusan (Ekspresionline.com, 2023).

Tak hanya soal buku, pungli juga muncul dalam bentuk iuran kegiatan akademik yang tidak jelas dasar hukumnya. Mahasiswa kadang diwajibkan membayar sejumlah uang untuk mengikuti acara seminar atau kunjungan akademik yang diselenggarakan dosen, tanpa kejelasan anggaran atau laporan pertanggungjawaban.

Masalah ini bukan hal sepele. Dalam Laporan Tahunan 2022, Ombudsman RI menyatakan bahwa sektor pendidikan masih menjadi salah satu yang paling banyak menerima laporan pelanggaran pelayanan publik, termasuk pungli berkedok akademik. Mereka menegaskan bahwa setiap pungutan yang tidak berdasar hukum, seperti pemaksaan membeli buku atau sumbangan tanpa legalitas, merupakan bentuk penyimpangan administratif dan etika publik (Ombudsman RI, 2022).

Bahkan media nasional seperti Media Indonesia juga menyoroti kasus serupa, menyatakan bahwa praktik menjual buku sebagai syarat lulus ujian adalah bentuk penyalahgunaan wewenang yang harus dihentikan karena bertentangan dengan prinsip pendidikan yang adil dan transparan (Media Indonesia, 2019).

Pendidikan semestinya membebaskan, bukan menekan. Ketika tekanan finansial justru datang dari pihak yang seharusnya menjadi pendamping pembelajaran, maka proses pendidikan kehilangan makna moralnya. Mahasiswa menjadi korban sistem yang diam-diam membebani mereka, bukan hanya secara akademik, tetapi juga secara ekonomi dan psikologis.

Maka, penting bagi semua pihak, baik kampus, pengawas, maupun mahasiswa untuk tidak tinggal diam. Kesadaran dan keberanian untuk bersuara menjadi kunci. Karena jika praktik-praktik ini terus dibiarkan, maka lembaga pendidikan hanya akan menjadi tempat reproduksi kekuasaan yang sewenang-wenang, bukan tempat menumbuhkan pemikiran kritis dan nilai-nilai keadilan.

Penulis: Putri Ruqaiyah

Editor: Zuhra

Media Sosial: Teman atau Musuh?

Foto: Pexels.com

www.lpmalkalam.com- Seiring berkembangnya zaman yang semakin maju, media sosial menjadi sarana yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi membawa perubahan yang sangat pesat bagi masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran, baik dari segi budaya, etika, maupun norma. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dengan berbagai suku, ras, dan agama, yang turut mengalami perubahan sosial.

Media sosial merupakan platform yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, mulai dari mudahnya memperoleh dan menyebarkan informasi dengan sangat cepat, berinteraksi, memiliki banyak teman, hingga berkomunikasi. Dari berbagai kalangan dan usia, hampir seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, memiliki akun platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Bahkan, media sosial membuat masyarakat menjadi kecanduan mulai dari bangun tidur hingga kembali ke tempat tidur dan hampir sepanjang waktu dihabiskan untuk menatap layar handphone guna melihat berbagai platform seperti Instagram dan TikTok.

Lalu, pertanyaannya: Apakah media sosial merupakan teman atau musuh?

Di satu sisi, media sosial memberikan banyak manfaat, seperti yang telah dijelaskan di atas. Media sosial mempermudah kita dalam berinteraksi, berkomunikasi, serta menyebarkan informasi dengan mudah dan cepat hanya dengan satu klik. Bahkan, platform media sosial juga dapat menjadi sumber penghasilan yang mudah bagi banyak orang. Di media sosial kita juga bisa melihat berita-berita yang sedang trending, belajar hal baru, berbagi, serta menyimak isu-isu atau video viral yang menghebohkan masyarakat.

Namun, di sisi lain, media sosial juga mempunyai dampak negatif yang sangat nyata. Misalnya, anak-anak menjadi kurang konsentrasi dalam belajar, dan media sosial menjadi tempat maraknya perundungan (bullying). Media sosial juga dapat merusak kesehatan mental, terutama bagi para remaja. Banyak video atau konten yang menampilkan gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini membuat banyak masyarakat membandingkan dirinya dengan orang lain, sehingga menyebabkan kurang percaya diri, stres, hingga depresi.

Jadi, media sosial bukanlah teman atau musuh, melainkan netral, tergantung pada bagaimana cara kita menggunakannya. Jika media sosial digunakan dengan bijak dan baik, maka kita akan mendapatkan banyak manfaat. Sebaliknya, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial bisa membawa kemudaratan, membuat kita lalai, dan menimbulkan dampak negatif.

Intinya, semua tergantung pada diri kita masing-masing, karena kuncinya ada pada kita.

Penulis: Ishfa Naisila

Editor: Putri Ruqaiyah

Produktif dan Sibuk: Dua Hal yang Berbeda

 

Foto: pexels

www.lpmalkalam.com- Terkadang kita merasa bahwa kita hebat karena melakukan banyak hal dari pagi sampai malam. Tapi, pernahkah kita berpikir, apakah kesibukan kita tersebut merupakan hal yang bermakna? Atau hanya terbuang sia-sia begitu saja?

Banyak orang salah dalam memahami produktif dan sibuk, padahal keduanya sangat berbeda terkait kualitas dan kuantitasnya. Sibuk merupakan kegiatan yang kita jadwalkan dari pagi sampai malam, akan tetapi yang dikerjakan belum tentu hal yang penting. Seperti kita men-scroll media sosial, tetapi sambil mengatakan, “Wah, kerjaanku saat ini banyak banget.”

Sedangkan produktif adalah mengerjakan sesuatu dan dapat menghasilkan kualitas yang baik dan bernilai. Bukan tentang sebanyak apa yang sudah kita lakukan, tetapi seberapa bernilainya apa yang sudah kita lakukan. Orang yang produktif tahu bagaimana cara memprioritaskan sesuatu, mana yang bisa ditunda dan mana yang harus diselesaikan saat itu juga.

Jadi, bagaimana keadaan kita saat ini? Sibuk atau produktif? Jika kita ingin mempunyai hidup yang lebih bermakna, maka coba tanya ke diri sendiri, “Sebenernya aku ini sibuk atau produktif?” Karena lebih baik kita fokus mengerjakan dua hal penting daripada mengerjakan dua puluh hal yang belum tentu jelas arahnya ke mana.

Penulis: Neiva Zaida Hasanah Saragih

Editor: Putri Ruqaiyah