 |
| Foto: www.detik.com |
Munawir menilai bencana tersebut tidak dapat dipandang sebagai peristiwa alam semata, melainkan sebagai dampak dari kerusakan lingkungan dan kebijakan yang abai terhadap perlindungan hutan. Munawir menegaskan bahwa beredarnya video gelondongan kayu yang diduga berasal dari kawasan hutan Aceh harus dipandang sebagai persoalan serius. Ia menyebut, jika aktivitas tersebut benar merupakan hasil dari deforestasi demi kepentingan oligarki sawit, maka negara telah gagal melindungi lingkungan dan rakyatnya.
“Kami memandang serius beredarnya video gelondongan kayu yang diduga kuat berasal dari praktik deforestasi masif. Jika benar ini merupakan dampak pembukaan hutan demi kepentingan oligarki sawit, maka ini adalah kejahatan ekologis yang terstruktur dan dibiarkan negara. Banjir hari ini bukan sekadar bencana alam, melainkan bencana kebijakan akibat eksploitasi hutan yang rakus, abai terhadap daya dukung lingkungan, dan mengorbankan rakyat Aceh,” tegasnya saat diwawancarai melalui WhatsApp.
Terkait kondisi masyarakat terdampak, Munawir menyampaikan bahwa mahasiswa tidak tinggal diam menghadapi musibah tersebut. Melalui Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA-U), mahasiswa telah melakukan berbagai langkah nyata di lapangan.
“Sebagai Presiden Mahasiswa, kami tidak tinggal diam. DEMA UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe telah melakukan konsolidasi mahasiswa, penggalangan bantuan, distribusi logistik, serta advokasi suara korban melalui kanal publik dan media. Namun kami menegaskan bahwa solidaritas mahasiswa tidak boleh dijadikan pengganti tanggung jawab negara. Bantuan darurat memang penting, tetapi yang lebih penting adalah menghentikan akar persoalan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Munawir menyampaikan bahwa DEMA UIN SUNA terus mendorong langkah advokasi kebijakan terhadap pemerintah daerah maupun pusat, khususnya terkait kerusakan hutan di Aceh. “Kami mendorong langkah advokasi yang serius, mulai dari pernyataan sikap, desakan investigasi independen atas kerusakan hutan, hingga tuntutan evaluasi dan pencabutan izin perusahaan yang terbukti merusak lingkungan. Pemerintah harus bertanggung jawab secara kebijakan, hukum, dan moral, bukan sekadar hadir secara simbolik di tengah penderitaan rakyat,” katanya.
Munawir juga menyoroti belum ditetapkannya status bencana nasional atas banjir yang terjadi. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan minimnya kepekaan pemerintah pusat terhadap situasi darurat di Aceh. “Kami menilai lambannya penetapan status bencana nasional sebagai bentuk minimnya _sense of crisis_ pemerintah pusat terhadap Aceh. Padahal dampak banjir telah meluas, melumpuhkan aktivitas masyarakat, dan menimbulkan kerugian besar. Negara seolah menunggu korban bertambah baru bergerak. Ini mencerminkan ketimpangan perhatian dan ketidakadilan dalam penanganan bencana,” tegas Munawir.
Selain itu, ia juga menyayangkan sikap pemerintah pusat yang menahan bantuan luar negeri di tengah kondisi darurat yang masih dialami masyarakat terdampak. “Kami sangat menyayangkan sikap pemerintah pusat yang menahan bantuan luar negeri dengan dalih mampu menangani sendiri, sementara di lapangan rakyat masih kekurangan logistik dan layanan dasar. Jika rakyat menderita, ego negara harus ditanggalkan. Bantuan kemanusiaan tidak boleh dipolitisasi. Yang utama adalah keselamatan dan pemulihan korban, bukan citra pemerintah,” ujarnya.
Sebagai penutup, Munawir mengajak mahasiswa dan seluruh masyarakat Aceh untuk tetap bersatu dan tidak bersikap apatis terhadap ketidakadilan yang terus berulang. “Kami mengajak mahasiswa dan seluruh masyarakat Aceh untuk tetap kuat, saling menjaga, dan tidak apatis. Musibah ini harus menjadi momentum perlawanan bersama terhadap ketidakadilan ekologis dan kebijakan yang merugikan rakyat. Aceh tidak boleh terus dijadikan wilayah eksploitasi, lalu ditinggalkan saat bencana datang. Mahasiswa akan terus berada di barisan rakyat, bersuara, bergerak, dan melawan ketidakadilan,” pungkasnya.
Reporter: Ririn Dayanti Harahap & Meutia Rahma
Penulis: Meutia Rahma
Editor: Zuhra
