Giring Ganesha Mundur dari PSI, Merasa Tak Lagi Sejalan dengan Perjuangan Partai

Foto: IST

www.lpmalkalam.com- Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha mengumumkan pengunduran dirinya dari keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Keputusan tersebut disampaikan melalui video yang diunggah di akun media sosial pribadinya pada Senin (9/11/2026).

Dikutip dari CNN Indonesia, Giring mengungkapkan bahwa keputusan untuk mundur diambil setelah melalui pertimbangan pribadi yang matang. Ia mengaku terdapat sejumlah hal dalam perjalanan politiknya yang tidak lagi sejalan dengan perjuangan yang diyakininya sejak awal bergabung dengan PSI.

“Dalam perjalanan berpartai, saya merasa ada hal-hal yang sudah tidak lagi sejalan dengan apa yang saya perjuangkan sejak awal,” ujar Giring.

Giring juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh keluarga besar PSI atas kepercayaan dan kebersamaan selama dirinya menjadi bagian dari partai tersebut.

Diketahui, Giring pertama kali bergabung dengan PSI pada September 2017. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSI sejak November 2021 hingga September 2023. Posisinya kemudian digantikan oleh Kaesang Pangarep.

Menanggapi pengunduran diri tersebut, Ketua DPP PSI Bestari Barus menyebut bahwa keputusan untuk bergabung atau keluar dari partai politik merupakan hak pribadi setiap orang. Ia juga menyampaikan bahwa Giring memiliki kebebasan untuk menentukan jalan pengabdiannya kepada negara.

Meski telah mundur dari PSI, Giring menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan berarti pengabdiannya kepada bangsa dan negara turut berakhir. Ia menyebut pengalaman selama kurang lebih dua tahun menjabat sebagai Wakil Menteri Kebudayaan semakin membuat dirinya memahami besarnya tanggung jawab dalam melayani masyarakat.

Penulis: Bellivia Al-Kamariana

Editor: Redaksi

Penanganan Kasus Penyadapan terhadap Prabowo Subianto Berlanjut: Polri Telusuri Sosok Pemberi Perintah

Foto: news.detik.com

www.lpmalkalam.com- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus mendalami kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang terjadi pada Sabtu (07/11/2026).

Dikutip dari detikNews, penyidik tidak hanya berfokus pada pihak yang diduga melakukan penyadapan, tetapi juga berupaya mengungkap sosok yang berada di balik perintah tersebut. Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Asep Safrudin, menegaskan bahwa seluruh pihak yang diduga terlibat akan diselidiki.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto juga telah membentuk tim khusus yang akan dipimpin langsung oleh Komjen Asep Safrudin untuk mengusut dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah jenderal lainnya terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Trunoyudo menyampaikan bahwa pembentukan tim khusus tersebut merupakan inisiatif Kapolri sebagai bentuk keseriusan Polri dalam menyelidiki kasus tersebut. "Sebagai bentuk respons proaktif dan keseriusan institusi, pimpinan Polri, dalam hal ini Kapolri, telah membentuk tim khusus untuk merespons informasi dan isu-isu tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Keempat orang tersebut adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Trunoyudo menuturkan bahwa proses pendalaman oleh tim khusus akan memerlukan waktu dan melalui beberapa tahapan. Seluruh proses tersebut akan dilaksanakan secara cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia memastikan bahwa hasil penyelidikan akan disampaikan kepada publik secara transparan dan akuntabel.

Penulis: Rizky Ramadhani

Editor: Redaksi

Menelusuri Jejak Sejarah: Kelompok Dua Kru Magang LPM Al-Kalam Mengunjungi Makam Putroe Neng

Foto: M. Rahul Gonzales

www.lpmalkalam.com- Kelompok dua kru magang Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Al-Kalam Universitas Islam Negeri (UIN) Sultanah Nahrasiyah (SUNA) Lhokseumawe mengunjungi makam Putroe Neng di Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada Sabtu (31/10/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi tugas kru magang LPM Al-Kalam tahun 2026. Sebelum melakukan kunjungan, kelompok dua terlebih dahulu berkoordinasi dengan penjaga makam sehari sebelum kegiatan berlangsung.

Kunjungan berlangsung pada pukul 09.00 hingga 10.15 WIB. Para kru magang mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan Kamariah, penjaga makam yang telah bertugas selama lebih dari 20 tahun bersama suaminya, almarhum Abu.

Menurut penuturan Kamariah, makam Putroe Neng telah ada sejak zaman Belanda. Ia menyebutkan bahwa salah satu ujung batu nisan Putroe Neng pernah dipatahkan oleh pihak Belanda dan dibawa ke negara mereka.

Kamariah juga menceritakan legenda Putroe Neng. Nama aslinya disebut Nian Nio Lian Khie. Ia dikisahkan sebagai perempuan asal Cina Siam yang datang ke Aceh untuk menaklukkan Kerajaan Peureulak. Dalam legenda tersebut, Putroe Neng disebut memiliki 100 suami. Sebanyak 99 di antaranya meninggal dunia.

Kamariah mengatakan banyak orang meragukan kisah tersebut. Namun, ia meyakini cerita itu berdasarkan pengalaman keluarganya.

“Abu pernah didatangi sosok wanita cantik di depan rumah kami. Ia bilang sudah menyimpan sesuatu untuk kami di rumah. Wanita itu sangat cantik, putih, dan tinggi. Abu merasa dia adalah Putroe Neng. Tidak lama setelah itu, saya menemukan beberapa perhiasan emas di rumah. Kami yakin itu dari Putroe Neng,” ujarnya.

Kamariah menyampaikan bahwa makam Putroe Neng masih dikunjungi masyarakat. Sebagian pengunjung datang untuk mengetahui kisah Putroe Neng. Ada pula yang datang untuk melaksanakan nazar.

“Sering datang pengunjung, Nak. Bahkan, ada yang bernazar di makam ini dengan membawa kambing ataupun sedekah,” ujarnya.

Kamariah kembali menegaskan bahwa cerita yang disampaikannya berdasarkan pengalaman keluarganya. Ia menyebut almarhum suaminya sebagai saksi atas kejadian tersebut.

“Nenek tidak mengarang cerita tentang Putroe Neng ini. Mungkin sebagian menganggap bodoh dengan kisah seperti ini, tetapi semuanya benar-benar terjadi dan Abu sebagai saksinya,” tambahnya.

Reporter: Nayla Azkiyani (Magang)

Editor: Zahratul

Raffi Ahmad Klarifikasi Kehadirannya di Deklarasi Sumpah Pemuda Bundaran HI

Foto: Sapanusa

www.lpmalkalam.com- Selebritas sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, memberikan klarifikasi terkait kehadirannya dalam kegiatan deklarasi Sumpah Pemuda di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat pada Sabtu (31/10/2026).

Klarifikasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram pribadinya. Raffi menjelaskan bahwa kehadirannya dalam kegiatan tersebut hanya untuk memenuhi undangan. Ia mengaku baru menerima informasi mengenai acara itu pada malam sebelum kegiatan berlangsung.

“Saya hadir dalam kegiatan deklarasi Sumpah Pemuda kemarin sebagai undangan yang informasinya baru saya terima pada malam sebelum acara,” tulis Raffi Ahmad.

Raffi menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam perencanaan maupun penyusunan acara. Ia juga mengaku tidak mengetahui secara terperinci susunan kegiatan dan pihak-pihak yang hadir.

“Saya tidak terlibat dalam perencanaan maupun penyusunan acara, serta tidak mengetahui detail susunan acara dan pihak-pihak yang hadir,” lanjutnya.

Selain menjelaskan status kehadirannya, Raffi turut menanggapi keberadaan gapura dan pembatas jalan yang menampilkan merek tertentu di lokasi kegiatan.

Menurutnya, fasilitas tersebut telah terpasang jauh sebelum deklarasi berlangsung. Ia menegaskan bahwa keberadaan fasilitas tersebut tidak berkaitan dengan kehadirannya.

“Gapura dan pembatas jalan yang menampilkan merek tersebut sudah berdiri jauh sebelum acara dan tidak berkaitan dengan kehadiran saya,” tegasnya.

Melalui klarifikasi tersebut, Raffi menegaskan bahwa kehadirannya dalam kegiatan deklarasi Sumpah Pemuda hanya sebatas memenuhi undangan. Ia tidak terlibat dalam perencanaan maupun penyelenggaraan acara.

Reporter: Intan Sarifah

Editor: Redaksi

Kekayaan SDA Aceh Belum Sejahterakan Masyarakat, GDI Soroti Pengawasan Investasi

Foto: ist/Waspada Aceh

www.lpmalkalam.com- Gampong Development Institute (GDI) menilai kekayaan sumber daya alam (SDA) Aceh belum banyak dirasakan oleh masyarakat karena pengawasan dan penegakan hukum di sektor investasi masih lemah. Hal tersebut disampaikan dalam diskusi kelompok terpumpun (Focus Group Discussion/FGD) yang diselenggarakan GDI di Sada Coffee, Banda Aceh pada Jumat (30/10/2026).

Ketua GDI, Saifuddin, menyebutkan bahwa pengelolaan SDA bukan hanya berkaitan dengan potensi ekonomi, melainkan juga tata kelola pemerintahan, kepastian hukum, dan arah kebijakan investasi. FGD tersebut digelar untuk mengkaji penyebab Aceh, yang kaya akan SDA, masih bergulat dengan persoalan kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, kerusakan lingkungan, serta pendapatan daerah yang belum optimal.

"FGD ini kita lakukan untuk mengkaji secara mendalam mengapa Aceh dengan kekayaan sumber daya alam yang begitu besar masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, persoalan lingkungan, hingga belum optimalnya pendapatan daerah," kata Saifuddin, dikutip dari Waspada Aceh.

Saifuddin menjelaskan bahwa tanpa tata kelola yang baik, investasi hanya akan menghasilkan keuntungan jangka pendek. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kebijakan yang transparan, kepastian hukum, pengawasan perizinan yang ketat, serta keberpihakan kepada masyarakat lokal.

Dalam diskusi tersebut, dampak investasi terhadap lingkungan juga menjadi sorotan. Sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan pembangunan infrastruktur dinilai harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta risiko bencana.

"Investasi memang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Namun, investasi tidak boleh mengabaikan lingkungan dan hak masyarakat," ujar Saifuddin.

GDI juga meminta Pemerintah Aceh mengevaluasi kontribusi para investor, mulai dari pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan negara yang dikembalikan ke daerah, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan usaha masyarakat.

Selain itu, GDI mendorong hilirisasi agar Aceh tidak terus bergantung pada penjualan bahan mentah. Industri pengolahan dinilai dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus memperkuat rantai usaha lokal.

Keterbukaan informasi disebut sebagai salah satu syarat penting agar masyarakat dapat turut melakukan pengawasan. Data yang perlu dibuka kepada publik meliputi perizinan, kewajiban perusahaan, produksi, tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR), penerimaan daerah, serta dampak lingkungan.

Menurut Saifuddin, pembenahan tata kelola SDA perlu melibatkan berbagai pihak, yakni pemerintah, DPRA, DPRK, akademisi, pelaku usaha, masyarakat sipil, serta warga yang tinggal di sekitar wilayah investasi. Ia mengingatkan bahwa minimnya transparansi dan keterlibatan masyarakat berpotensi memicu konflik lahan serta perselisihan antara perusahaan dan warga setempat.

Saifuddin menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan SDA tidak cukup diukur dari besarnya investasi atau nilai produksi.

"Ukuran keberhasilan pengelolaan sumber daya alam bukan hanya besarnya investasi atau nilai produksi, melainkan sejauh mana kekayaan tersebut mampu mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan menjamin keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang," ujarnya.

FGD tersebut menghadirkan akademisi sekaligus praktisi lingkungan hidup Aceh, Dr. M. Zulfikar, serta Alfian dari Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA). Peserta lainnya berasal dari kalangan akademisi, praktisi lingkungan dan sosial ekonomi, Forum LSM, Gerak Aceh, aktivis lingkungan, serta media.

GDI berharap forum tersebut dapat menghasilkan kajian dan rekomendasi kebijakan berbasis data. Saifuddin menegaskan bahwa masyarakat Aceh tidak menolak investasi maupun pertambangan. Namun, investasi harus dijalankan secara legal, mematuhi hukum, bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Ia juga meminta agar pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap investasi ilegal serta perusahaan yang melanggar aturan atau merusak lingkungan.

Reporter: Julia Sabela

Editor: Chalisa Najla Safira

Kelompok Satu Kru Magang LPM Al-Kalam Telusuri Sejarah Makam Teungku di Lhokseumawe

Foto: Rahmah (Magang)

www.lpmalkalam.com- Kelompok Satu Kru Magang Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Al-Kalam Universitas Islam Negeri (UIN) Sultanah Nahrasiyah (SUNA) Lhokseumawe melakukan kunjungan lapangan untuk menelusuri sejarah makam Teungku di Lhokseumawe. Kegiatan peliputan tersebut berlangsung di Gampong Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe pada Sabtu (24/10/2026).

Berdasarkan prasasti yang tertera di situs cagar budaya tersebut, Teungku di Lhokseumawe diperkirakan hidup pada abad ke-14, yakni sekitar tahun 1398 Masehi, dan gugur sebagai syuhada dalam peperangan kaum muslimin. Beliau diyakini sebagai ulama yang mendirikan pusat Kota Lhokseumawe kuno di sepanjang Sungai Cunda. Kawasan tersebut dahulu merupakan kota pelabuhan strategis bagi para mualim pada masa Kerajaan Samudra Pasai. Besarnya pengaruh beliau disebut-sebut menjadi salah satu alasan nama Teungku di Lhokseumawe diabadikan sebagai nama kota tersebut. Meski demikian, kebenaran historis mengenai riwayat hidup dan peran beliau masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

Dalam proses pengumpulan data di lapangan, para kru magang menghadapi kendala berupa keterbatasan informasi mengenai sejarah makam tersebut. Di lokasi situs, tim tidak menemukan juru pelihara atau petugas khusus yang bertanggung jawab atas perawatan makam secara resmi.

Tim magang kemudian mewawancarai salah seorang warga setempat bernama Jubaidah. Ia tinggal di sekitar lokasi makam, tetapi bukan merupakan warga asli daerah tersebut. Dalam wawancara itu, Jubaidah mengungkapkan bahwa makam yang ada saat ini merupakan lokasi pemindahan yang ketiga.

"Makam yang pertama saya tidak tahu. Makam yang kedua itu yang di sebelah sana, sekarang sudah jadi tambak. Dan ini adalah makam yang ketiga," tutur Jubaidah saat memberikan keterangan kepada tim.

Menurut Jubaidah, pemindahan makam dari lokasi pertama hingga ke lokasi saat ini dilakukan karena lahan sebelumnya hendak dialihfungsikan oleh warga untuk keperluan lain. Ia juga menjelaskan bahwa informasi mengenai asal-usul ulama tersebut semakin tidak diketahui oleh masyarakat sekitar. Kondisi ini diduga berkaitan dengan minimnya dokumen tertulis serta tidak adanya dayah atau pesantren aktif yang secara khusus meneruskan pengetahuan mengenai sejarah beliau.

Selain menghadapi keterbatasan data, tim peliputan juga mengalami kendala bahasa saat berkomunikasi dengan narasumber. Wawancara awalnya berlangsung kurang lancar karena tim menggunakan bahasa Indonesia. Komunikasi kemudian menjadi lebih terbuka setelah tim beralih menggunakan bahasa Aceh.

Menghadapi berbagai keterangan lisan yang belum didukung bukti tertulis yang memadai, Kelompok Satu Kru Magang LPM Al-Kalam memilih untuk tetap mencatat penuturan warga sebagai bagian dari data lapangan. Namun, informasi tersebut diperlakukan sebagai keterangan awal yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Langkah ini dilakukan untuk menjaga akurasi pemberitaan dan menghindari penarikan kesimpulan sepihak dalam penulisan sejarah lokal.

Reporter: Nuraisyah Br. Siagian (Magang)

Editor: Chalisa Najla Safira

Gerakan Pangan Murah Ringankan Belanja Warga Lhokseumawe

Foto: Chilla Puspita Aura (Magang)

www.lpmalkalam.com- Dinas Pangan Aceh menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah di halaman Masjid Islamic Centre, Lhokseumawe pada Kamis (22/10/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan sekaligus memperingati Hari Pangan Sedunia 2026. Kegiatan tersebut bertujuan membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau.

Paket pangan yang ditawarkan terdiri atas 5 kilogram beras premium seharga Rp53.000, 2 kilogram gula pasir seharga Rp30.000, 2 liter minyak goreng merek SunCo seharga Rp36.000, serta satu papan telur ayam ras seharga Rp40.000.

Paket tersebut dijual dengan harga total Rp159.000. Setiap paket mendapatkan subsidi pemerintah sebesar Rp66.000.

Pembagian kupon dimulai pukul 07.30 WIB dengan menunjukkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP).

Nancy Ekariany, selaku Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya pada Dinas Pangan Aceh, menjelaskan bahwa masyarakat yang ingin mendapatkan paket pangan harus mengikuti ketentuan pembagian kupon yang telah ditetapkan.

Ia berharap masyarakat dapat berbelanja secara bijak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak menimbun bahan pangan karena kegiatan serupa rutin dilaksanakan oleh pemerintah.

“Sekarang semua mahal. Jadi, dengan adanya kegiatan seperti ini, sedikit meringankan belanja kita,” ujar Novi, salah seorang pembeli.

Reporter: Chilla Puspita Aura (Magang)

Editor: Chalisa Najla Safira

Upacara Peringatan Hari Santri Nasional ke-XII Tahun 2026 Digelar di Lapangan Hiraq

Foto: Cut Saputri

www.lpmalkalam.com- Pemerintah Kota Lhokseumawe menyelenggarakan upacara peringatan Hari Santri Nasional ke-XII tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Hiraq, Lhokseumawe pada Kamis (22/10/2026).

Kegiatan ini mengusung tema “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas.” yang diikuti oleh para santri dari berbagai pesantren di Kota Lhokseumawe, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lhokseumawe, perwakilan perbankan, serta jajaran kepala kantor di lingkungan Kota Lhokseumawe.

Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, pengibaran bendera Merah Putih, menyanyikan Himne Aceh, dan mengheningkan cipta. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Ikrar Santri Indonesia, dan Resolusi Jihad, serta menyanyikan Mars Hari Santri. Upacara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian amanat oleh pembina upacara dan diakhiri dengan pembacaan doa.

Upacara tersebut bertujuan untuk mengenang dan menghormati perjuangan para ulama dan santri dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta mengingatkan para santri akan pentingnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan akhlak mulia dalam kehidupan.

Melalui peringatan Hari Santri Nasional ini, Sufri selaku penanggung jawab kegiatan tersebut dan Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe berharap agar para santri dapat meneladani semangat perjuangan para ulama dan santri terdahulu.

“Santri juga diharapkan menjadi generasi yang rajin belajar, memiliki akhlak yang baik, mampu mengikuti perkembangan teknologi, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara. Dengan demikian, santri dapat ikut berperan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Reporter: Taupik Temasmiko (Magang)

Editor: Zahratul

Luhut Binsar Usulkan Perubahan Definisi Tindak Pidana Korupsi

Foto: Pixels

www.lpmalkalam.com- Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan perubahan definisi tindak pidana korupsi saat berada di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu (21/10/2026).

Dilansir dari Kompas.com, Luhut mengusulkan agar penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia mengacu pada standar internasional, yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

“Ya, itu kami mengacu kepada UN Charter mengenai definisi korupsi, di mana definisi korupsi di UN Charter yang sudah diratifikasi oleh Indonesia 20 tahun yang lalu adalah bribery, penyuapan. Jadi, tidak bicara mengenai kerugian negara,” ujar Luhut.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, menolak usulan tersebut karena menilai pernyataan Luhut terkesan menyederhanakan persoalan korupsi. Hasto menilai bahwa perubahan definisi korupsi bukanlah langkah yang tepat untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih berfokus pada upaya pencegahan, penegakan hukum, dan pembangunan budaya antikorupsi.

Hasto juga mempertanyakan bagaimana pemerintah akan menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan kerugian negara apabila unsur tersebut tidak lagi menjadi bagian dari penanganan tindak pidana korupsi. Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan hingga penindakan.

Menanggapi polemik tersebut, DEN memberikan klarifikasi bahwa usulan penyempurnaan aturan tersebut tidak bertujuan untuk menghapus unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Luhut menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut berfokus pada kejelasan pembuktian agar penegakan hukum dapat berjalan lebih objektif, sekaligus memperluas cakupan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan UNCAC. DEN juga menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dan pemulihan kerugian keuangan negara tetap berlaku.

Penulis: Chalisa Najla Safira

Editor: Zahratul

Aksi Greenpeace Indonesia hingga Pemasangan Spanduk di Monumen Selamat Datang, Bundaran HI

Foto: SC: web Greenpeace

www.lpmalkalam.com- Aktivis Greenpeace Indonesia menggelar aksi untuk mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran agar membuka mata terhadap krisis iklim yang semakin memperburuk kualitas hidup masyarakat. Aksi tersebut berlangsung di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat pada Selasa (20/10/2026).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs resmi Greenpeace Indonesia, aksi tersebut bertujuan mendesak pemerintah agar lebih serius dalam menangani krisis iklim. Pasalnya, dampak krisis iklim tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memperburuk kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat. Greenpeace menyoroti bahwa bencana iklim, kenaikan harga pangan, penurunan pendapatan, serta meningkatnya biaya hidup semakin membebani masyarakat.

Secara khusus, Greenpeace mendorong pemerintah untuk menetapkan kebijakan iklim yang lebih berpihak kepada masyarakat, melindungi kelompok rentan, mengurangi dampak bencana, serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan lingkungan dan kesejahteraan rakyat.

Jeanny Sirait, selaku Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, menyampaikan bahwa Greenpeace Indonesia terus menyuarakan aspirasi masyarakat dan mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran agar menyadari bahwa krisis iklim semakin memperburuk kualitas hidup warga. Menurutnya, dampak terberat dirasakan oleh para pekerja yang hidup dalam kondisi rentan secara ekonomi. Ia menjelaskan bahwa cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, serta mendorong kenaikan harga pangan.

Kabut asap yang berkepanjangan merupakan salah satu contoh nyata bagaimana krisis ekologis membebani kehidupan masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan hingga terhambatnya aktivitas ekonomi sehari-hari. Ia menyebutkan bahwa di tengah situasi tersebut, masyarakat justru semakin terhimpit oleh meningkatnya biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan, termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Pemerintahan Prabowo-Gibran sebelumnya berjanji untuk memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, menurut Jeanny, temuan riset terbaru Greenpeace justru menunjukkan hal yang sebaliknya, yakni bahwa pemerintah gagal menyediakan solusi atas dampak krisis iklim yang semakin nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” tambah Jeanny.

Aksi tersebut dilakukan bersamaan dengan pemasangan dua spanduk di Monumen Selamat Datang, Bundaran HI. Spanduk pertama bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” dan dibentangkan menghadap ke arah utara, yakni Istana Merdeka. Sementara itu, spanduk kedua bertuliskan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” dan menghadap ke arah selatan Bundaran HI.

Dikutip dari Kompas pada pukul 09.30 WIB, spanduk yang dipasang telah diturunkan. Namun, sekitar enam aktivis Greenpeace masih berada di monumen dengan mengenakan helm dan alat pelindung diri (APD). Tali sling juga terlihat terpasang pada tubuh para aktivis tersebut. Hingga pukul 10.15 WIB, mereka masih bertahan di puncak Monumen Selamat Datang, Bundaran HI.

“Rekan-rekan, tolong segera turun. Perhatikan keselamatan, utamakan keselamatan,” ujar Reynold E. P. Hutagalung, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Metro Jakarta Pusat.

Aparat kepolisian tampak menyiagakan kendaraan taktis (rantis) dan mobil tahanan di dekat pos polisi di Jalan M. H. Thamrin. Sementara itu, polisi mulai memasang tali yang dijulurkan ke bawah sebagai jalur bagi para aktivis untuk turun dari monumen.

Reporter: M. Rahul Gonzales

Editor: Redaksi

BMKG Deteksi Titik Panas di Tiga Provinsi, Asap Karhutla Diperkirakan Mulai Memasuki Aceh

Foto: MODUSACEH.CO

www.lpmalkalam.com- Kondisi udara di sejumlah wilayah Aceh, termasuk Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara, terpantau berkabut pada Rabu (14/10/2026).

Kabut tersebut diduga berasal dari asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terdeteksi mulai memasuki wilayah Provinsi Aceh berdasarkan pemantauan satelit Himawari.

Prakirawan Stasiun Meteorologi (Stamet) Malikussaleh, Hesty Fauziah, menjelaskan bahwa sebaran asap bergerak mengikuti pola angin dari arah timur ke tenggara. Menurutnya, fenomena ini berkaitan dengan transboundary haze, yaitu pergerakan asap lintas wilayah dari Sumatra hingga ke Semenanjung Malaya dan Singapura.

“Berdasarkan sebaran asap yang terdeteksi oleh satelit Himawari, asap sudah memasuki wilayah Aceh karena terdapat transboundary haze dari Sumatra ke Semenanjung Malaya dan Singapura, dengan pergerakan angin dari timur ke tenggara. Namun, asal asap tidak mutlak hanya dari Papua,” ujar Hesty dikutip dari MODUSACEH.CO.

Hesty mengungkapkan bahwa titik panas (hotspot) paling banyak ditemukan di luar Aceh, yakni di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatra Selatan.

Menanggapi kondisi tersebut, BMKG mengimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan selama udara masih berasap. “Warga disarankan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, menjaga kesehatan, dan memenuhi kebutuhan cairan tubuh,” imbaunya.

Penulis: Julia Sabela

Editor: Chalisa Najla Safira

Linut Lestari Seumanah Jaya: Jaga Alam, Usir Gajah, dan Hidup dari Madu Kelulut

Foto: IST

www.lpmalkalam.com- Kelompok Linut Lestari menjalankan program livelihood yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, penghalauan gajah sumatra, dan budi daya lebah kelulut di Desa Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, sejak Minggu (15/6/2025).

Kelompok ini diketuai oleh Abusalim dan beranggotakan 24 orang. Kelompok ini dibina oleh Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA). Dalam pelaksanaannya, kelompok ini dibantu oleh Forum Konservasi Leuser (FKL) dan didukung oleh Pemerintah Desa Seumanah Jaya.

Program livelihood tersebut memiliki dua kegiatan utama. Kegiatan pertama adalah upaya menghalau pergerakan gajah sumatra yang memasuki wilayah permukiman dan lahan warga. Kegiatan kedua adalah budi daya lebah kelulut sebagai kegiatan ekonomi tambahan bagi anggota kelompok.

“Kami tidak hanya menjaga hutan, tetapi juga mencari cara agar warga bisa hidup berdampingan dengan alam tanpa merusaknya. Dari kelulut inilah kami belajar bahwa jika alam dijaga, alam juga memberi rezeki,” ujar Ariyati, salah satu anggota Kelompok Linut Lestari.

Budi daya lebah kelulut dilakukan dengan menggunakan lebah jenis Trigona dan Laeviceps. Lebah tersebut dikenal oleh warga dengan sebutan lebah kelulut. Madu yang dihasilkan diproduksi dalam jumlah terbatas dan memiliki rasa sedikit asam.

Proses budi daya dilakukan di lokasi yang telah ditentukan oleh kelompok. Anggota kelompok melakukan perawatan kotak lebah, pemantauan kondisi koloni, dan pemanenan madu sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama.

Untuk mendukung kegiatan budi daya, tim FKL membantu membuat tempat pemeliharaan baru bagi lebah kelulut. Tempat tersebut terbuat dari bahan alami dan memiliki ruang yang lebih luas dibandingkan dengan tempat sebelumnya. Tempat tersebut digunakan untuk menempatkan koloni lebah kelulut.

Selain kegiatan budi daya lebah, kelompok juga melakukan perawatan Taman Bunga Linut Lestari. Taman tersebut berada di Desa Seumanah Jaya dan ditanami berbagai jenis bunga. Perawatan taman dilakukan oleh anggota kelompok secara bergiliran.

Taman bunga tersebut berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman berbunga. Tanaman tersebut menjadi sumber pakan bagi serangga penyerbuk, termasuk lebah kelulut. Selain itu, taman tersebut juga menjadi lokasi kegiatan kelompok.

Kelompok ini mencatat kegiatan panen sebagai bagian dari jadwal kegiatan. Panen madu kelulut dijadwalkan pada 27 September 2026. Panen tersebut akan dilakukan oleh anggota kelompok di lokasi budi daya.

Penulis: Sari Rahayu (Magang)

Editor: Redaksi

Editor: Chalisa Najla Safira

Penyidikan Dugaan Korupsi Dana Kebencanaan di BNPB, Lima Orang Ditetapkan sebagai Tersangka

Foto: SINDOnews.com

www.lpmalkalam.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dana kebencanaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta pada Kamis (15/10/2026).

KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan kantor pusat BNPB sejak Selasa (13/10/2026). Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanggulangan bencana.

Menurut informasi yang dikutip dari Kompas TV, sebanyak 14 orang dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi atau pihak terkait. Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai dari sekretaris utama, pegawai, tenaga ahli, hingga pihak swasta. Dalam operasi tersebut, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp1,4 miliar dan logam mulia.

KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka pada Rabu (14/10/2026). Penetapan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan atas dugaan penyalahgunaan dana kebencanaan.

“Penyidik telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Tentu upaya-upaya paksa berikutnya pada tahap penyidikan terus dilakukan, baik itu kegiatan penggeledahan ataupun kegiatan-kegiatan lain, termasuk pemanggilan kepada para saksi, para pihak terkait untuk kemudian melengkapi bagaimana bangunan utuh dari perkara ini,” ujar Budi Prasetyo.

KPK melanjutkan penyidikan melalui pemeriksaan saksi dan pihak terkait serta pengumpulan bukti untuk melengkapi berkas perkara.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyatakan bahwa pelayanan penanggulangan bencana tetap berlangsung di tengah proses hukum tersebut. BNPB tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya warga yang terdampak bencana.

Penulis: Rizky Ramadhani

Editor: Redaksi

Muncul Lubang Bara Api Usai Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Kalimantan

Foto: detikNews

www.lpmalkalam.com- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda kawasan lahan gambut di sekitar jalan utama Katingan–Palangka Raya, Kalimantan Tengah pada Rabu (14/10/2026). 

Metro TV melaporkan bahwa seorang aktivis kemanusiaan membagikan video kondisi penanganan kebakaran melalui akun Instagram @asrulputrananda. Video tersebut memperlihatkan sejumlah titik api dan asap yang muncul dari lubang di kawasan lahan gambut.

Kebakaran bawah tanah (ground fire) terjadi ketika api membakar material organik di dalam lapisan gambut. Bara api dapat merambat di bawah permukaan tanah dan tetap menyala meskipun api di permukaan telah dipadamkan.

Kondisi tersebut menyebabkan proses pemadaman tidak hanya dilakukan pada bagian permukaan tanah. Petugas juga melakukan pembasahan lahan untuk memadamkan bara api yang berada di dalam lapisan gambut.

Asap pekat menyelimuti kawasan kebakaran dan menghambat kegiatan pemadaman. Sejumlah titik api juga dilaporkan kembali menyala setelah api di permukaan tanah berhasil dipadamkan.

Penanganan kebakaran melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), petugas pemadam kebakaran gabungan, Manggala Agni, serta relawan kemanusiaan.

ANTARA News melaporkan bahwa satuan tugas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah melakukan pembasahan lahan terbakar bersama sejumlah unsur terkait. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari penanganan kebakaran lahan di wilayah tersebut.

Penulis: Sultan Dauland (Magang)

Editor: Chalisa Najla Safira

Pemadaman Karhutla di Kalimantan Masih Berlanjut, Pemerintah Perkuat Penanganan

Foto: AntaraNews

www.lpmalkalam.com- Pemerintah bersama petugas dan relawan terus melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan pada Senin (12/10/2026). 

Menurut DetikKalimantan, Kementerian Kehutanan mencatat 793 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia hingga 10 Oktober 2026. Sebanyak 288 titik berada di Kalimantan Tengah, 44 titik di Kalimantan Barat, dan 28 titik di Kalimantan Selatan.

ANTARA News melaporkan bahwa pemadaman karhutla di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, dilakukan dengan bantuan helikopter. Petugas menghadapi kendala berupa kabut asap, akses menuju lokasi yang sulit, dan kondisi lahan gambut.

Berdasarkan informasi dari Multimedia Center Kalimantan Tengah pada Senin (12/10), tercatat 3.908 titik panas dan 62 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 64,82 hektare dalam periode 24 jam hingga pada Minggu (11/10).

Di Kalimantan Timur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan koordinasi penanganan karhutla di sepuluh kabupaten/kota. Menurut ANTARA News Kalimantan Timur pada Selasa (6/10), tercatat 1.964 kejadian dengan luas lahan terdampak mencapai 7.952 hektare selama periode 1 Agustus hingga 5 Oktober 2026.

Di Kalimantan Tengah, Gubernur Agustiar Sabran meminta pengerahan alat berat untuk membuat saluran air guna mendukung penanganan kebakaran di Kabupaten Kotawaringin Barat. Informasi tersebut dilaporkan oleh Multimedia Center Kalimantan Tengah “Segera tempatkan ekskavator ke sini, buat kanal atau saluran air di sekitar lokasi untuk mendukung penanganan kebakaran,” ujar Agustiar Sabran.

Sementara itu, ANTARA News pada Selasa (6/10) melaporkan bahwa Kalimantan Barat memperpanjang status tanggap darurat karhutla hingga pada Minggu (18/10). Perpanjangan status tersebut berkaitan dengan penanganan kebakaran yang masih berlangsung dan ancaman kabut asap.

Penulis: Intan Sarifah

Editor: Redaksi

Sinkhole Ancam Lahan Warga, Masyarakat Pondok Balik Bangun Talang Air secara Swadaya

Foto: Tribun Gayo

www.lpmalkalam.com- Warga Desa Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, bergotong royong membangun talang air secara swadaya untuk mengatur aliran air di sekitar kawasan sinkhole pada Senin (12/10/2026).

Pembuatan talang air tersebut digagas oleh Oka Basuki sebagai salah satu upaya untuk mengatur aliran air di sekitar kawasan terdampak. Langkah ini dilakukan di tengah perubahan kondisi tanah di sekitar lokasi sinkhole.

Warga berupaya mengarahkan aliran air agar tidak langsung menuju kawasan yang rawan mengalami pergerakan tanah. Dalam pelaksanaannya, masyarakat Desa Pondok Balik juga mendapat bantuan dari warga kampung lain yang turut bergotong royong membangun talang air tersebut.

Berdasarkan laporan TribunGayo, sekitar 15 hektare lahan pertanian dan perkebunan warga telah terdampak sinkhole. Sedikitnya 30 kartu keluarga (KK) yang menggantungkan penghasilan dari sektor perkebunan turut merasakan dampaknya.

Reje Pondok Balik, Aliono, mengatakan bahwa kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama warga yang tinggal dan berkebun di sekitar lokasi. Suara guguran tanah dari kawasan sinkhole menjadi salah satu hal yang membuat warga semakin waspada.

“Yang pertama itu kewas-wasan masyarakat. Sebagian kebun, ladang, ataupun rumah warga yang berdekatan merasa takut dan trauma setiap kali mendengar suara guguran atau longsoran dari lokasi sinkhole tersebut,” ujar Aliono, Senin (12/10/2026), dikutip dari TribunGayo.

Selain mengancam lahan pertanian dan perkebunan, kondisi tersebut juga berdampak terhadap perekonomian warga. Kecamatan Ketol dikenal sebagai salah satu kawasan penghasil cabai di Aceh Tengah. Namun, terganggunya akses jalan membuat petani harus menggunakan jalur alternatif yang lebih jauh untuk mengangkut hasil panen.

Jalur alternatif tersebut memiliki jarak sekitar 10 kilometer dengan kondisi jalan yang memprihatinkan. Jarak tempuh yang bertambah menyebabkan biaya angkutan hasil pertanian meningkat dan turut memengaruhi harga jual cabai di tingkat petani.

Aliono menyebutkan bahwa harga cabai yang sebelumnya berkisar antara Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram kini dapat turun menjadi sekitar Rp30.000 per kilogram. Menurutnya, peningkatan biaya angkutan akibat terganggunya akses jalan turut memengaruhi harga jual hasil panen.

Pembangunan talang air dilakukan warga secara swadaya dengan melibatkan masyarakat dari kampung lain. Talang air tersebut dibuat untuk mengatur aliran air di sekitar kawasan sinkhole yang mengancam lahan pertanian dan perkebunan warga.

Badan Geologi sebelumnya menjelaskan bahwa air yang meresap ke dalam tanah dapat meningkatkan kejenuhan tanah dan memengaruhi kestabilan lereng. Faktor tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penanganan kawasan yang mengalami kerentanan tanah.

Reporter: Ilham Dwi Temas Miwa

Editor: Redaksi

Kabut Asap Selimuti Pekanbaru, Ribuan Titik Panas Terdeteksi di Sumatera

Foto: Kompas.com

www.lpmalkalam.com- Kabut asap pekat menyelimuti Kota Pekanbaru, Riau pada Selasa (6/10/2026). 

Kondisi tersebut diduga dipengaruhi asap kiriman dari provinsi lain, terutama Sumatera Selatan dan Jambi, di tengah meningkatnya jumlah titik panas di Pulau Sumatera. Dikutip dari Kompas.com dalam pemberitaan mengenai kabut asap pekat yang menyelimuti Pekanbaru pada Kamis (8/10).

Kabut asap yang menyelimuti Pekanbaru berdampak pada kualitas udara dan aktivitas masyarakat, terutama warga yang beraktivitas di luar ruangan. Kondisi tersebut juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak, orang lanjut usia, dan orang yang memiliki gangguan pernapasan.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru, Warjono, mengatakan bahwa kabut asap yang menyelimuti Riau merupakan kiriman dari wilayah lain.

“Kabut asap di Riau (kiriman) dari provinsi sebelah bagian selatan,” kata Warjono saat dikonfirmasi Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Selasa.

Sementara itu, jumlah titik panas di Pulau Sumatera mengalami peningkatan. Berdasarkan laporan Kompas.com, jumlah titik panas yang terdeteksi pada Rabu (7/10) mencapai 4.845 titik, meningkat dari sebelumnya sebanyak 3.157 titik. Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 3.847 titik. 

Titik panas atau hotspot merupakan indikasi adanya suhu permukaan yang relatif tinggi dan dapat berkaitan dengan kebakaran hutan maupun lahan. Meskipun demikian, keberadaan titik panas tidak selalu memastikan terjadinya kebakaran sehingga diperlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas di lapangan.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan, sebanyak 3.311 titik panas terdeteksi di wilayah tersebut dalam periode 24 jam hingga Kamis (8/10/2026) pukul 06.00 WIB. Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menjadi daerah dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 2.063 titik, disusul Kabupaten Musi Banyuasin dengan 643 titik. Dikutip dari Kompas.com dalam pemberitaan mengenai 3.311 titik panas yang terdeteksi di Sumatera Selatan dan Kabupaten OKI sebagai wilayah dengan titik panas terbanyak pada 9 Oktober 2026.

Kabid Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan, Sudirman, membenarkan data tersebut berdasarkan hasil pemantauan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Sumsel.

“Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Sumsel total ada 3.311 titik panas (hotspot) di wilayah Sumsel,” kata Sudirman, Jumat (9/10/2026).

Tingginya jumlah titik panas di Sumatera Selatan menjadi perhatian karena kebakaran hutan dan lahan berpotensi menyebabkan asap menyebar ke daerah lain. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pemantauan dan penanganan karhutla secara berkelanjutan untuk mengurangi dampak terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat.

Penulis: Zilfira

Editor: Redaksi

Mainkan Lebih Awal untuk Pemilik Deluxe Edition, Gim ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE Resmi Rilis

Foto: Eeb Bandai Namco

www.lpmalkalam.com- Bandai Namco Entertainment meluncurkan gim ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE untuk PlayStation 5, Xbox Series X|S, dan personal computer (PC) melalui Steam pada Jumat (2/10/2026).

Gim tersebut mengusung genre flight shooting dengan mode single-player dan multiplayer. Versi Standard Edition di Steam dibanderol Rp899.000, sedangkan versi untuk PlayStation 5 dan Xbox Series X|S dijual dengan harga Rp1.099.000. Pemilik versi Deluxe Edition diberikan akses lebih awal (early access) pada Selasa (29/9/2026).

ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE berlatar Juli 2029 dan mengisahkan seorang pilot tempur yang diselamatkan oleh kapal induk Endurance setelah Federasi Usea Tengah (FCU) diserbu Republik Sotoa. Di tengah kehancuran militer dan banyaknya pengungsi, sang pilot mendapat julukan Wings of Theve, nama seorang pilot legendaris yang menjadi simbol harapan. Meski legenda tersebut ternyata hanyalah cerita untuk menjaga semangat para penyintas, ia harus menyandang nama itu dan kembali bertempur bersama tiga rekan barunya untuk merebut kembali tanah air yang telah dikuasai.

Berdasarkan klasifikasi Entertainment Software Rating Board (ESRB), ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE mendapatkan rating T (Teen) yang ditujukan bagi pemain berusia 13 tahun ke atas.

Pada laman resminya, Bandai Namco Entertainment mengatakan, “Terlibatlah dalam pertempuran udara yang sengit, singkirkan ancaman, dan raih kesuksesan melalui misi-misi menegangkan untuk mendapatkan sayapmu.”

“Step into the cockpit and take flight as an elite pilot across stunning skies” menjadi salah satu kalimat promosi yang digunakan untuk menggambarkan aksi udara yang penuh ketegangan.

Penulis: M. Rahul Gonzales

Editor: Chalisa Najla Safira

Rocky Gerung Masuk Wantimpres, Pratikno dan Hatta Rajasa Pimpin Dewan Pertimbangan Presiden

Foto: detikcom

www.lpmalkalam.c0m- Presiden Prabowo Subianto resmi melantik pimpinan dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta pada Jumat (2/10/2026). 

Salah satu nama yang dilantik sebagai anggota Wantimpres adalah akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung. Dalam pelantikan tersebut, Pratikno dilantik sebagai Ketua Wantimpres, Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua, dan Muhammad Qodari sebagai Sekretaris. Selain pimpinan, sejumlah tokoh lainnya turut dilantik sebagai anggota Wantimpres. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, termasuk akademisi, tokoh agama, pengusaha, serta purnawirawan TNI dan Polri.

Nama Rocky Gerung telah menjadi perhatian sebelum prosesi pelantikan berlangsung. Ia terlihat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 14.30 WIB. Kehadirannya menarik perhatian wartawan karena sebelumnya namanya telah dikaitkan dengan calon anggota Wantimpres.

Saat ditanya mengenai kehadirannya di Istana, Rocky tidak banyak memberikan keterangan kepada awak media. Ia hanya mengatakan, “Ini gua ada acara radical break. Udah,” sebelum melanjutkan langkahnya menuju area Istana.

Sebelum pelantikan, sejumlah tokoh lainnya juga terlihat hadir di Istana. Di antaranya Pratikno, Hatta Rajasa, Agum Gumelar, Budi Gunawan, Chairul Tanjung, Jusuf Hamka, Jusuf Wanandi, Dato’ Sri Tahir, serta sejumlah tokoh agama dan akademisi.

Hatta Rajasa mengatakan bahwa dirinya mendapat tawaran untuk menjadi Wakil Ketua Wantimpres. Menurut Hatta, tawaran tersebut disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sekitar dua hari sebelum pelantikan.

Sementara itu, Pratikno mengatakan bahwa dirinya siap menjalankan tugas yang diberikan Presiden. Ia menyampaikan bahwa tugas yang berkaitan dengan kepentingan negara dan masyarakat akan dilaksanakan sesuai dengan amanat yang diberikan.

Dengan dilantiknya jajaran baru tersebut, Wantimpres diisi oleh sejumlah tokoh dengan latar belakang yang beragam. Rocky Gerung menjadi salah satu anggota yang dilantik dalam susunan baru tersebut.

Wantimpres merupakan lembaga yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Setelah pelantikan, para anggota Wantimpres akan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penulis: Ilham Dwi Temas Miwa

Editor: Zahratul