 |
| Foto: Abdul Aziz Perangin Angin |
“Insya Allah, hari ini juga akan kami tindak lanjuti bersama Wali Kota. Apa yang sudah terjadi sekarang ini akan kita cut dan pangkas semuanya. Tidak ada pembayaran sesuai dengan qanun tersebut, dan prolegda (Program Legislasi Daerah) akan berlanjut di DPR melalui Banleg,” kata Faisal kepada wartawan usai aksi damai Aliansi Masyarakat Pase.
Selain soal PBB, Faisal juga menegaskan bahwa DPRK Lhokseumawe menolak rencana penambahan batalyon baru di Aceh. Ia menyebut penolakan tersebut berlandaskan pada MoU Helsinki serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
“Ini Aceh, dan kami menghormati MoU Helsinki serta undang-undang yang berlaku. Karena itu, DPR juga dengan tegas menolak penambahan batalyon,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Faisal turut menyoroti tunggakan bonus atlet Aceh yang belum dibayarkan oleh pemerintah provinsi. Ia menekankan agar hak-hak atlet segera dipenuhi karena mereka telah berjasa bagi daerah dan masyarakat.
“Apapun bentuknya, bonus atlet itu harus segera dibayarkan. Mereka berjasa untuk Aceh dan Lhokseumawe, jadi jangan lagi ditunda,” ujarnya.
Faisal memastikan DPRK Lhokseumawe langsung menindaklanjuti aspirasi masyarakat tanpa menunda waktu. Menurutnya, 25 anggota DPRK hadir dalam rapat hari itu, kecuali dua orang yang berhalangan karena sakit.
“Mulai detik ini, kami bekerja. Hari ini kami tetap ada di DPR dan akan musyawarahkan hal ini bersama,” pungkasnya.
Reporter: Raja Oktariansyah
0 Comments
.jpg”height=”280” width=)
